GUGAH — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, S.Kep., Ns., M.H., meminta kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak berdampak pada berkurangnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Wildan secara khusus mendorong agar program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD Kota Bekasi tetap dipertahankan. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan warga yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
“BPJS PBI yang dibiayai melalui APBD bukan sekadar program pemerintah, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah daerah hadir dan peduli terhadap warganya. Ketika masyarakat kurang mampu sakit, pemerintah tidak boleh membiarkan mereka menghadapi persoalan biaya sendiri,” ujar Wildan.
Ia memahami pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi di tengah keterbatasan kemampuan fiskal. Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien, kata Wildan, merupakan keharusan agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Namun, efisiensi tetap harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan skala prioritas. Menurutnya, langkah penghematan jangan sampai menyentuh program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap pelayanan kesehatan.
“Kita memahami bahwa kemampuan fiskal daerah terbatas dan setiap rupiah APBD harus dikelola secara efektif. Tetapi jangan sampai efisiensi justru mengurangi perlindungan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, terutama dalam urusan kesehatan,” tegasnya.
Wildan juga mendorong evaluasi kepesertaan BPJS PBI secara berkala agar bantuan benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menjaga ketepatan sasaran sekaligus memastikan anggaran digunakan secara efektif.
Menurutnya, efisiensi dan ketepatan sasaran dapat berjalan beriringan tanpa harus mengurangi perlindungan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah daerah tetap dapat melakukan penataan data dan evaluasi penerima manfaat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program.
“Di balik setiap kepesertaan PBI ada warga, ada keluarga, dan ada harapan. Karena itu, jaminan kesehatan harus tetap menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan Kota Bekasi,” katanya.
Wildan menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pembangunan infrastruktur maupun proyek fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, juga menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan.
Karena itu, di tengah kebijakan efisiensi APBD, ia berharap Pemerintah Kota Bekasi tetap mampu menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program BPJS PBI diharapkan tetap menjadi bagian dari jaring perlindungan sosial agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan