GUGAH – Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengundang sejumlah unsur Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten/kota di tengah momentum Muktamar NU menuai sorotan. Gubernur dinilai perlu menjaga batas antara kewenangan pemerintah daerah dengan independensi dan kedaulatan organisasi NU.
Sorotan tersebut muncul setelah beredar undangan resmi Gubernur Jawa Barat untuk Pertemuan Gubernur dengan Bupati/Wali Kota dan Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten/Kota, yang dijadwalkan Rabu, 19 Agustus 2026, pukul 16.00 WIB di Gedung Sate, Kota Bandung.
Dalam daftar undangan tersebut tercantum 11 unsur Syuriah NU dari sejumlah kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bandung, Ciamis, Garut, Indramayu, Majalengka, Pangandaran, Subang, Sukabumi, serta Kota Banjar, Cimahi dan Sukabumi.
Muncul Respons Kritis dari Rais
Menariknya, salah satu pihak yang disebut mendapat undangan tersebut memberikan respons yang cukup tegas. Dalam sebuah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang beredar, setelah seseorang menyampaikan pesan “Rek yaumul ijtima we lah nu wajib”, pihak yang merespons menjawab dengan dua emoji jempol.
Selanjutnya muncul pesan:
“Ek ngurus ummat moal ngurus pejabat.”
Ungkapan dalam bahasa Sunda tersebut kurang lebih bermakna: “Kalau mengurus umat, tidak akan mengurus pejabat.”
Respons tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa tidak semua pihak yang diundang otomatis melihat pertemuan dengan pemerintah sebagai sesuatu yang harus diikuti, terutama apabila menyangkut kepentingan internal dan marwah organisasi.
Namun demikian, keaslian, konteks lengkap percakapan, serta identitas pengirim dalam tangkapan layar tersebut tetap perlu diverifikasi secara independen sebelum dijadikan dasar kesimpulan lebih jauh.
Pertanyakan Kepentingan Gubernur
Ketua PERGUNU Jawa Barat. H. Saepuloh, menilai munculnya respons tersebut semakin memperlihatkan pentingnya pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pertemuan.
“Kalau ini murni silaturahmi pemerintahan, tentu tidak ada masalah. Tetapi karena waktunya berdekatan dengan momentum Muktamar NU dan yang dihimpun adalah unsur Syuriah NU dari sejumlah daerah, publik wajar bertanya: apa sebenarnya motifnya?” ujar Saepuloh dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk membangun komunikasi dengan organisasi keagamaan. Akan tetapi, komunikasi tersebut tidak boleh bergeser menjadi intervensi terhadap proses internal organisasi.
“NU bukan organisasi pemerintah. NU memiliki mekanisme, AD/ART, tradisi dan kedaulatan organisasi sendiri. Karena itu, siapa pun gubernurnya harus menghormati batas tersebut,” tegasnya.
Jangan Sampai Silaturahmi Menjadi Intervensi
Saepuloh mengatakan, persoalan bukan terletak pada boleh atau tidaknya seorang gubernur bertemu dengan tokoh NU. Hubungan pemerintah dengan organisasi keagamaan justru penting untuk dibangun.
Yang menjadi persoalan adalah jika pertemuan tersebut digunakan untuk memengaruhi arah politik organisasi atau proses Muktamar NU.
“Silaturahmi dengan NU tentu baik. Tetapi jangan sampai silaturahmi berubah menjadi intervensi, komunikasi berubah menjadi mobilisasi, dan kekuasaan pemerintah daerah digunakan untuk memengaruhi proses internal organisasi,” katanya.
Ia meminta seluruh pihak menghormati kedaulatan NU dalam menentukan masa depan organisasinya.
“Siapa pun yang nantinya dipilih dalam Muktamar harus lahir dari mekanisme organisasi, bukan karena tekanan, mobilisasi atau intervensi pihak luar,” ujarnya.
Dedi Mulyadi Diminta Fokus Mengurus Jawa Barat
Saepuloh juga mengingatkan Dedi Mulyadi agar lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan Jawa Barat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah.
Menurutnya, sektor pendidikan dan keagamaan membutuhkan perhatian lebih serius, termasuk persoalan akses pendidikan, sekolah swasta, madrasah, pesantren dan kesejahteraan guru.
“Jawa Barat masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Persoalan pendidikan belum selesai. Persoalan sekolah swasta, madrasah, guru non-ASN dan akses pendidikan masyarakat masih membutuhkan keberpihakan pemerintah,” katanya.
Ia juga mempertanyakan keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan dan keagamaan.
“Ukuran keberpihakan pemerintah bukan hanya dari banyaknya kebijakan yang diumumkan, tetapi harus terlihat dalam APBD. Apa keberpihakan APBD Jawa Barat kepada guru, madrasah, pesantren, sekolah swasta dan anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak?” tegasnya.
Menurut Saepuloh, gubernur seharusnya menggunakan energi politik dan kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan rakyat Jawa Barat.
“Urus pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, madrasah, pesantren, guru dan sekolah swasta. Itulah pekerjaan gubernur,” katanya.
NU Tidak Boleh Menjadi Objek Kekuasaan
Saepuloh menegaskan bahwa NU harus menjaga independensinya dari kekuasaan politik maupun pemerintahan.
Menurutnya, NU memiliki sejarah panjang dan tradisi organisasi yang harus dihormati. Muktamar harus menjadi ruang musyawarah warga NU untuk menentukan arah organisasi, bukan ruang bagi kekuasaan eksternal untuk ikut menentukan pilihan.
“Jangan sampai Muktamar NU menjadi arena pertarungan kepentingan kekuasaan di luar organisasi. NU harus tetap menjadi NU,” katanya.
Ia menilai pesan yang muncul dalam tangkapan layar tersebut patut menjadi bahan refleksi bagi pemerintah.
“Kalimat ‘Ek ngurus ummat moal ngurus pejabat’ sebenarnya mengandung pesan sederhana: ulama dan NU memiliki tanggung jawab utama mengurus umat. Karena itu, pemerintah jangan menarik NU terlalu jauh ke dalam kepentingan kekuasaan,” ujarnya.
Jangan Salah Kamar
Saepuloh meminta Dedi Mulyadi memahami posisi dan batas kewenangannya sebagai gubernur.
“Dedi Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat. Kekuasaan itu diberikan rakyat untuk mengurus Jawa Barat. Maka gunakan energi, waktu dan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan agar hubungan baik pemerintah dengan NU tetap dijaga, tetapi dengan prinsip saling menghormati dan tidak mencampuri urusan internal organisasi.
“Jangan salah kamar. Hormati NU. Hormati Muktamar. Hormati kedaulatan organisasi,” katanya.
Menurut Saepuloh, masyarakat Jawa Barat membutuhkan gubernur yang fokus bekerja menyelesaikan persoalan mereka.
“Jangan sampai rakyat melihat gubernurnya lebih sibuk mengurusi Muktamar NU daripada menyelesaikan pekerjaan rumah Jawa Barat. Gubernur seharusnya menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Jawa Barat, bukan menjadi pemain dalam pertarungan internal Muktamar NU,” pungkasnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan