GUGAH — Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) dan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PC IPPNU) Kota Bandung resmi dilantik untuk Masa Khidmat 2025–2027 di Pendopo Kota Bandung, Minggu (9/8/2026).
Pelantikan yang mengusung tema Manifesto Aktualisasi dan Transformasi Intelektual: Reposisi Peran Pelajar dalam Mengawal Resolusi dan Keadilan Pendidikan itu menjadi momentum bagi kepengurusan baru menegaskan komitmen mengawal berbagai persoalan pendidikan di Kota Bandung.
Ketua Pelaksana, Aderehan, menyoroti masih adanya anak usia sekolah yang belum memperoleh hak pendidikan secara layak. Ia juga mengkritisi belum optimalnya pengelolaan anggaran pendidikan daerah, terutama Program Bantuan Rawat Menjaga Pendidikan (RMP).
“Data RMP 2026 masih berada di kisaran 400 ribu penerima dengan alokasi sekitar Rp40 miliar. Ini menunjukkan adanya stagnasi. Kami berkomitmen agar tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan. Karena itu, diperlukan pengawalan bersama terhadap kebijakan pemerintah, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ujar Aderehan.
Menurutnya, perjuangan pelajar tidak cukup berhenti pada aksi protes. Dibutuhkan strategi jangka panjang melalui pembentukan generasi pemimpin yang berintegritas, berpengetahuan, dan berkarakter.
Mengutip pepatah Arab, Syubbānul yaum rijālul ghad (pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan), Aderehan menegaskan IPNU bukan sekadar organisasi pelajar, tetapi juga ruang kaderisasi intelektual dan moral.
“Tanpa bekal pengetahuan yang kuat akan lahir pemimpin yang oportunis. Tanpa moralitas yang kokoh akan lahir pemimpin yang kehilangan tanggung jawab sosial. Kepemimpinan masa depan harus dibangun di atas dua fondasi utama, yakni intelektualitas dan moralitas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PC IPNU Kota Bandung Masa Khidmat 2025–2027, M. Hilman Pradestian, menilai organisasi pelajar harus meninggalkan pola gerakan yang hanya bersifat seremonial.
“Kader IPNU-IPPNU harus mampu membaca persoalan pendidikan sekaligus menjadi bagian dari solusinya. Pelajar tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dan mengawal arah kebijakan pendidikan,” katanya.
Hilman menambahkan, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan proses belajar di ruang kelas, tetapi juga menyangkut akses pendidikan, kesenjangan kesempatan, kualitas sumber daya manusia, transformasi teknologi, literasi digital, hingga kesiapan generasi muda menghadapi perubahan zaman.
Menurutnya, gerakan pelajar harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap masa depan pendidikan dan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan peserta didik.
Pelantikan tersebut dihadiri jajaran PCNU Kota Bandung, PW IPNU-IPPNU Jawa Barat, PP IPNU-IPPNU, serta unsur Pemerintah Kota Bandung.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan