GUGAH – Penguatan budaya hak asasi manusia (HAM) di Jawa Barat dinilai tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari dunia pendidikan, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, media massa, hingga masyarakat luas.
Hal tersebut sejalan dengan penegasan Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, yang menyatakan bahwa penghormatan terhadap HAM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, maupun aktivitas dunia usaha.
Menurut Pigai, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM merupakan indikator penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan daya saing daerah dan dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, Kementerian HAM saat ini juga tengah memperkuat sistem penilaian kepatuhan HAM yang mengacu pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Sistem tersebut akan diterapkan secara bertahap untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan tanggung jawabnya dalam menghormati hak asasi manusia, sekaligus menyediakan mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam mewujudkan budaya HAM yang berkelanjutan di Jawa Barat.
“Komitmen yang dituangkan melalui maklumat ini harus menjadi langkah nyata yang diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dunia pendidikan, pelaku usaha, organisasi masyarakat, media massa, hingga seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, kami optimistis implementasi nilai-nilai HAM di Jawa Barat akan semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hasbullah saat dikonfirmasi Kamis (30/7/2026).
Ia menambahkan, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai mitra strategis untuk mengawal implementasi program-program Kementerian HAM di daerah.
Menurutnya, upaya tersebut juga dibarengi dengan peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Hasbullah berharap sinergi yang telah terbangun dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret di lapangan sehingga nilai-nilai HAM tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, aktivitas dunia usaha, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Barat.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan