GUGAH – Ketua DPD Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asy’ari, mengajak seluruh pihak untuk tidak larut dalam berbagai polemik yang berkembang di tingkat elite, khususnya terkait dinamika antarlembaga penegak hukum. Menurutnya, perhatian bangsa juga harus diarahkan pada persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, salah satunya kesejahteraan guru madrasah swasta.
Dalam keterangannya diterima Jumat (10/7/2026), Asep mengatakan berbagai pemberitaan mengenai dugaan konflik antarinstitusi penegak hukum perlu disikapi secara bijak dan diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku.
“Di tengah sorotan publik terhadap dinamika hubungan antarpenegak hukum, muncul berbagai pemberitaan mengenai dugaan konflik, saling menjebak, hingga penyelidikan yang disebut-sebut berkaitan dengan temuan uang dalam jumlah sangat besar di sebuah tempat usaha. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai dugaan tersebut, semuanya masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan berdasarkan fakta,” ujar Asep.
Menurutnya, di balik berbagai isu yang menjadi perhatian nasional, masih banyak persoalan mendasar yang belum mendapatkan penyelesaian secara optimal.
“Perhatian publik kemudian tertuju pada pertanyaan yang lebih mendasar: ke mana arah prioritas bangsa ini? Ketika energi, waktu, dan perhatian tersita oleh konflik antarlembaga, masih banyak persoalan mendasar masyarakat yang belum mendapatkan penyelesaian yang memadai,” katanya.
Asep menilai salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian serius adalah kondisi guru madrasah swasta yang selama ini tetap mengabdi meski menghadapi keterbatasan kesejahteraan.
“Selama bertahun-tahun, mereka menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan penghasilan yang sering kali jauh dari layak, mereka tetap mengajar dengan penuh dedikasi, membentuk karakter generasi muda, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Asep, hingga kini masih banyak guru madrasah swasta yang belum memperoleh kesempatan yang setara dalam peningkatan kesejahteraan maupun pengembangan karier.
“Ironisnya, perjuangan mereka untuk memperoleh kesejahteraan dan pengakuan masih terus berlangsung. Banyak guru madrasah swasta yang hingga kini belum memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai kebijakan peningkatan kesejahteraan maupun pengembangan karier,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang menaungi guru madrasah, PGM Indonesia berharap pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada para pendidik di madrasah swasta.
“Karena itu, pemerintah diharapkan terus memperkuat komitmen dalam memberikan perhatian kepada guru madrasah swasta melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan,” kata Asep.
Ia juga berharap seluruh aparat penegak hukum dapat menyelesaikan berbagai persoalan sesuai prinsip profesionalitas dan akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diharapkan menyelesaikan setiap persoalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Asep menegaskan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang kuat sekaligus keberpihakan nyata kepada para guru yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan.
“Bangsa ini membutuhkan institusi hukum yang kuat dan saling menghormati kewenangannya. Namun, bangsa ini juga membutuhkan keberpihakan yang nyata kepada para guru yang setiap hari mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia.”
“Jangan sampai hiruk-pikuk konflik di tingkat elite membuat kita lupa bahwa masih ada jutaan guru madrasah swasta yang setiap pagi memasuki ruang kelas dengan semangat, meski kesejahteraan mereka masih jauh dari kata ideal. Mereka tidak meminta kemewahan, tetapi mengharapkan keadilan dan penghargaan yang layak atas pengabdian mereka kepada bangsa,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan