GUGAH – Meningkatkan standar layanan, mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga, serta menyelaraskan setiap program dengan kebijakan daerah menjadi fokus utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Purwakarta.
Langkah ini dinilai sangat krusial guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat, melalui penyediaan fasilitas publik yang layak, aman, dan dapat dinikmati secara berkelanjutan.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Disperkim Purwakarta, Wening Galih Pramudia, S.I.P, menegaskan bahwa penataan kawasan permukiman tidak dapat dilepaskan dari penguatan infrastruktur dasar.
Menurutnya, dua aspek yang paling mendesak dan berpengaruh langsung terhadap kenyamanan warga adalah pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan perbaikan sistem drainase.
“Penataan kawasan permukiman melalui pemasangan TPT dan perbaikan drainase adalah langkah penting untuk mencegah longsor, mengendalikan limpasan air, dan menghindari genangan yang sering memicu terbentuknya lingkungan kumuh,” kata Galih kepada awak media, belum lama ini.
Sinergi antara kedua infrastruktur ini dirancang secara terstruktur agar mampu menciptakan lingkungan permukiman yang aman dan sehat. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi.
Ia juga mengatakan, TPT berperan sebagai struktur pelindung utama yang berfungsi menahan tekanan tanah, sehingga mencegah terjadinya erosi maupun pergerakan tanah yang dapat memicu longsor.
“Pembangunannya sangat dibutuhkan pada permukiman yang terletak di area berkemiringan curam maupun di bantaran sungai, guna menjaga kestabilan lereng sekaligus melindungi keamanan infrastruktur jalan dan bangunan di sekitarnya. Seperti di wilayah Ciganea, Kecamatan Jatiluhur,” kata Galih mencontohkan.
Secara teknis, TPT dapat dibangun menggunakan pasangan batu kali, beton pracetak, maupun bronjong batu. Untuk menjamin ketahanannya, struktur ini dilengkapi dengan lubang pembuangan air yang berfungsi mengalirkan air yang meresap ke dalam tanah, sehingga tidak menumpuk di balik dinding dan menyebabkan tekanan berlebih yang berisiko merusak bangunan.
Sementara itu, sistem drainase menjadi urat nadi pengelolaan air di kawasan permukiman. Sistem yang tidak berfungsi dengan baik kerap menjadi penyebab utama banjir, genangan, serta penumpukan air limbah rumah tangga yang berpotensi menimbulkan penyakit.
“Oleh karena itu, perbaikan drainase harus direncanakan dengan cermat agar aliran air dapat bergerak lancar menuju saluran pembuangan akhir. Ukuran saluran pun disesuaikan dengan perhitungan volume air hujan dan luas wilayah tangkapan air, sehingga mampu menampung aliran air saat curah hujan tinggi,” ujar Galih.
Dalam penerapannya, untuk kawasan permukiman yang padat penduduk, penggunaan saluran tertutup berbentuk U-ditch lebih disarankan. Jenis saluran ini dapat mengurangi bau tidak sedap, mencegah penumpukan sampah, serta menjamin keamanan aktivitas warga sehari-hari.
Lebih dari itu, Disperkim juga mendorong penerapan konsep ramah lingkungan melalui sistem drainase ekologis. Pemasangan sumur resapan dan lubang biopori di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu menyerap air hujan ke dalam tanah, sekaligus mengurangi beban aliran air yang langsung masuk ke saluran utama.
Agar seluruh penataan ini berjalan optimal dan sesuai rencana, sejumlah tahapan teknis wajib dilaksanakan dengan ketat. Langkah pertama adalah melakukan survei topografi secara menyeluruh untuk memastikan kemiringan saluran sudah tepat, sehingga air dapat mengalir secara alami mengikuti gaya gravitasi tanpa hambatan.
Selain itu, dilakukan pula pengerukan endapan lumpur dan pengangkatan sampah dari saluran yang sudah ada, guna mengembalikan kapasitas tampung dan kelancaran aliran air. Terakhir, dipastikan setiap jaringan drainase di tingkat permukiman terhubung dengan baik ke saluran sekunder maupun primer milik daerah, sehingga tidak ada titik aliran yang terputus dan berpotensi menimbulkan genangan baru.
“Dengan pendekatan yang terencana, terukur, dan berwawasan lingkungan, Disperkim Purwakarta berkomitmen menghadirkan infrastruktur permukiman yang tidak hanya berfungsi untuk saat ini, tetapi juga mampu mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” demikian Kabid PSU.*
Tinggalkan Balasan