GUGAH – Pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan komitmennya dalam penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkab memastikan program perbaikan tetap berjalan secara bertahap.
Bupati Majalengka Eman Suherman menilai kritik masyarakat terhadap kondisi jalan rusak merupakan hal yang wajar dan bagian dari kontrol publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam keterangannya di Pendopo Gedung Negara Majalengka belum lama ini, Eman mengakui masyarakat berhak menyampaikan kritik dan harapan terhadap kondisi infrastruktur yang belum optimal.
“Ketika masyarakat melihat jalan yang seharusnya baik tetapi masih rusak, tentu mereka berhak mempertanyakannya. Kami memahami aspirasi itu dan akan membuktikan komitmen melalui program pembangunan yang sudah dirancang untuk tahun 2026,” ujar Eman.
Menurutnya, tahun 2026 menjadi fase penting dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun bersama Wakil Bupati. Namun demikian, realisasi pembangunan masih menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat.
Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan kapasitas APBD Majalengka, dari sekitar Rp3,5 triliun dengan alokasi infrastruktur Rp350–400 miliar, menjadi sekitar Rp2,9 triliun dengan anggaran infrastruktur yang hanya tersisa sekitar Rp74 miliar.
Selain keterbatasan anggaran, Eman juga menyoroti kompleksitas mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog dan tender yang membuat proses pembangunan tidak dapat dilakukan secara cepat meskipun kebutuhan masyarakat bersifat mendesak.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Majalengka terus berupaya mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Upaya itu membuahkan tambahan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur.
Sejumlah dukungan yang telah diperoleh antara lain sekitar Rp41 miliar untuk pembangunan dan perbaikan jembatan serta sejumlah ruas jalan, Rp12 miliar untuk pembangunan Jalan Jatiwangi–Tonjong, serta Rp10 miliar untuk pembukaan akses Jatilima.
Dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Majalengka juga menerima Rp21 miliar untuk ruas Bongas–Bantarwaru serta Rp14 miliar untuk ruas Besi–Beber. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp13 miliar dialokasikan untuk perbaikan ruas Payung–Sadarehe.
Saat ini, terdapat 248 titik pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Sekitar 100 paket pekerjaan di antaranya telah mulai berjalan di berbagai wilayah.
Pemkab Majalengka menargetkan tingkat kemantapan jalan dan penyelesaian pekerjaan infrastruktur dapat mencapai 92,5 persen hingga akhir tahun anggaran 2026.
Eman juga meminta masyarakat memberi ruang waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembangunan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami terus berupaya memperjuangkan bantuan dari provinsi dan pusat agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan lebih maksimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Sementara itu, warga Kecamatan Talaga, Sudirman (48), menilai langkah pemerintah daerah dalam mencari tambahan anggaran merupakan langkah realistis di tengah keterbatasan APBD.
“Kalau hanya mengandalkan APBD tentu akan berat. Yang penting sekarang target yang disampaikan bisa direalisasikan sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Sukahaji, Maman (55). Ia berharap percepatan perbaikan jalan dapat segera dirasakan karena infrastruktur berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga.
“Jalan yang baik akan memperlancar mobilitas dan usaha masyarakat. Mudah-mudahan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah bisa membawa perubahan nyata bagi Majalengka,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan