GUGAH – Tekanan yang terus menghantam pasar keuangan nasional dinilai bukan sekadar gejolak biasa. Koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS disebut mencerminkan menurunnya kepercayaan investor terhadap ketahanan sistem keuangan Indonesia.
Analis Ekonomi Politik Menteng Kleb sekaligus Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi, menilai pasar saat ini tidak hanya mengoreksi harga saham maupun nilai tukar, tetapi juga sedang menilai ulang tingkat risiko Indonesia secara keseluruhan.
“Yang sedang dikoreksi pasar bukan hanya saham dan rupiah. Yang sedang dinilai ulang adalah risiko Indonesia itu sendiri. Karena itu, gejolak yang terjadi saat ini perlu dibaca lebih dalam daripada sekadar volatilitas pasar biasa,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Menurut dia, tekanan yang terjadi di pasar keuangan tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh faktor eksternal seperti penguatan dolar AS, konflik geopolitik, maupun tingginya suku bunga global.
Ia menilai kedalaman koreksi yang terjadi menunjukkan adanya persoalan domestik yang lebih mendasar, mulai dari struktur pasar yang masih dangkal hingga tingginya ketergantungan terhadap arus modal asing.
Kusfiardi juga menyoroti dampak rebalancing indeks MSCI pada Mei 2026 yang memicu arus keluar dana asing dalam jumlah besar dari pasar Indonesia.
“MSCI memang bukan regulator Indonesia. Namun keputusan lembaga indeks global mampu memengaruhi likuiditas, biaya modal, dan persepsi risiko pasar Indonesia secara langsung. Ini menunjukkan bahwa pasar kita masih sangat sensitif terhadap keputusan aktor keuangan global,” katanya.
Ia mengungkapkan, sejak awal tahun hingga awal Juni 2026 rupiah melemah sekitar 10 persen. Namun pada periode yang sama, IHSG terkoreksi hampir 40 persen dari posisi tertingginya.
Menurut Kusfiardi, perbedaan tersebut menjadi sinyal bahwa investor tidak hanya mengurangi eksposur terhadap rupiah, tetapi juga melakukan penilaian ulang terhadap prospek ekonomi nasional.
“Jika rupiah melemah 10 persen tetapi pasar saham jatuh hampir empat kali lebih dalam, maka ada pesan yang lebih besar daripada sekadar penguatan dolar AS. Pasar sedang melakukan penilaian ulang terhadap prospek dan risiko Indonesia,” ujarnya.
Meski investor domestik mampu menjadi penyangga di tengah derasnya arus keluar dana asing, Kusfiardi menilai kondisi tersebut belum menunjukkan kuatnya fondasi pasar keuangan nasional.
Menurutnya, kemampuan investor domestik menyerap tekanan jual asing justru menggambarkan besarnya tekanan yang sedang dihadapi pasar.
Lebih jauh, Kusfiardi menilai perhatian publik saat ini terlalu fokus pada persoalan likuiditas, padahal isu yang lebih mendasar adalah soal kredibilitas kebijakan.
Ia mengakui pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi pasar valas, dukungan pasar obligasi, relaksasi buyback saham, hingga penyesuaian kebijakan perdagangan.
Namun, menurutnya, pasar kini tidak hanya menguji kemampuan pemerintah menjaga nilai tukar rupiah atau level IHSG.
“Pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan, kepastian regulasi, kualitas tata kelola, dan kemampuan negara menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena itu, tantangan yang dihadapi saat ini bukan semata persoalan likuiditas, tetapi juga persoalan kepercayaan,” tegasnya.
Terkait berbagai proyeksi penguatan rupiah, Kusfiardi meminta semua pihak bersikap realistis. Menurutnya, secara teori rupiah memang berpeluang menguat jika terjadi pembalikan arus modal asing, peningkatan devisa ekspor, membaiknya sentimen global, dan pulihnya kepercayaan investor.
Namun kondisi saat ini dinilai belum menunjukkan faktor fundamental yang cukup kuat untuk mendorong penguatan rupiah secara signifikan dalam waktu dekat.
“Pasar tidak bekerja berdasarkan target atau harapan semata. Pasar bekerja berdasarkan kepercayaan. Selama faktor-faktor yang menjadi sumber kekhawatiran investor belum terjawab, maka volatilitas masih akan tetap tinggi,” katanya.
Kusfiardi menegaskan gejolak yang terjadi sepanjang Mei hingga awal Juni 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat fondasi pasar keuangan nasional.
Ia mendorong reformasi struktural melalui pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan investor institusional nasional, peningkatan free float, perbaikan tata kelola pasar, serta penciptaan kepastian kebijakan yang lebih kuat.
“Jika tidak ada penguatan fondasi pasar keuangan domestik, maka setiap perubahan sentimen global akan terus menghasilkan tekanan yang besar terhadap pasar Indonesia. Gejolak yang terjadi saat ini harus menjadi momentum untuk membangun pasar keuangan yang lebih tahan terhadap guncangan eksternal,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan