GUGAH – Kekurangan sedikitnya 282 ruang kelas SMP masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Cianjur. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar ribuan siswa, sehingga menjadi salah satu program prioritas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur hingga akhir 2026.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Cianjur, Ipan Sopandi, Rabu (16/9/2026), mengatakan selain menuntaskan persoalan infrastruktur pendidikan, pemerintah daerah juga memprioritaskan penguatan pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan secara beriringan agar sekolah tidak hanya memiliki fasilitas yang layak, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
“Khusus bidang SMP tengah menjalankan sejumlah program yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan pemerintah pusat, di antaranya pembelajaran mendalam, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran koding, dan digitalisasi pendidikan,” kata Ipan.
Ia menjelaskan, pendidikan karakter terus diperkuat melalui penerapan lima nilai utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membentuk karakter pelajar sekaligus menekan potensi keterlibatan siswa dalam tindakan kekerasan maupun perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Disdikpora mencatat kebutuhan sekitar 282 ruang kelas baru maupun rehabilitasi ruang belajar, terutama pada SMP swasta serta sekolah negeri dengan kondisi bangunan rusak berat.
“Kami mendata masih kekurangan sekitar 282 ruang kelas untuk menampung siswa SMP di sejumlah kecamatan, terutama sekolah swasta dan rehabilitasi untuk sekolah negeri,” ujarnya.
Ia mengakui keterbatasan ruang belajar masih menjadi kendala utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi bangunan sekolah ditempatkan sebagai skala prioritas agar siswa dapat belajar dengan lebih aman dan nyaman.
“Persoalan SMP yang masih mendesak, kalau permasalahan banyak sebetulnya di bidang pendidikan. Terutama penuntasan sarana prasarana, masih banyak sekolah yang harus direhabilitasi dan masih banyak sekolah yang perlu dibantu ruang kelas baru,” katanya.
Sementara itu, program digitalisasi pendidikan terus berjalan melalui pelatihan bagi tenaga pendidik. Disdikpora juga terus memantau progres pembangunan sarana pendidikan yang didanai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar seluruh program prioritas dapat terealisasi sesuai target.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan