GUGAH – Produksi sampah dari program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bandung kini mencapai sekitar 50 ton per hari, dengan mayoritas berupa sisa makanan atau sampah organik. Temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini menjadi sinyal bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mengelola dampak yang ditimbulkannya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengelolaan sampah organik menjadi perhatian serius karena memiliki kontribusi besar terhadap persoalan sampah kota. Menurutnya, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah akan diperkuat agar pengelolaan sampah, keamanan pangan, hingga pasokan bahan baku berjalan beriringan.
“Ini kan sekarang sudah teridentifikasi dari DLH, ada 50 ton sampah per hari dari SPPG. Nah, pengelolaannya adalah pengelolaan sampah organik rata-rata,” ujar Farhan, Selasa (15/9/2026).
Pemkot Bandung melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Kesehatan, DLH, perangkat kewilayahan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin). Masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari memastikan keamanan pangan, pengelolaan limbah, hingga menjaga agar kebutuhan bahan baku SPPG tidak mengganggu pasokan di pasar tradisional.
Farhan menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap SPPG yang lalai menjalankan standar operasional, baik dalam pengelolaan sampah maupun keamanan pangan.
“Pengelolaan sampahnya jelek, sikat. Pengelolaan food safety-nya jelek, sikat,” tegasnya.
Meski demikian, penindakan akan tetap diawali dengan upaya pembinaan agar setiap SPPG dapat memperbaiki sistem pengelolaannya sebelum dikenai sanksi lebih lanjut.
Angka 50 ton sampah organik per hari menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi menghadirkan tantangan baru di luar aspek kesehatan masyarakat. Jika limbah makanan tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa meluas, mulai dari meningkatnya beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), munculnya bau dan pencemaran lingkungan, hingga peningkatan emisi gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik.
Di sisi lain, besarnya volume sampah tersebut juga membuka peluang penerapan ekonomi sirkular. Sampah organik dari SPPG dapat diolah menjadi kompos, pakan maggot, atau sumber energi biogas sehingga tidak seluruhnya berakhir di TPA. Dengan pendekatan ini, program pemenuhan gizi tidak hanya menghasilkan manfaat sosial, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengurangan beban pengelolaan sampah kota.
Selain itu, perhatian Pemkot terhadap rantai pasok bahan pangan menunjukkan bahwa keberhasilan SPPG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang disalurkan. Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar juga harus tetap terjaga agar program pemerintah tidak memicu tekanan baru bagi masyarakat. Dengan kata lain, tantangan pemerintah saat ini bukan hanya menyediakan makanan bergizi, melainkan memastikan seluruh ekosistem pendukung—mulai dari pasokan bahan baku hingga pengelolaan limbah—berjalan secara berkelanjutan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan