GUGAH – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Bekasi dan LBH GP Ansor Kota Bekasi menjalin kerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Cikarang untuk meningkatkan kapasitas hukum kader melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) paralegal.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Rumah Makan Dapur Dede, Kabupaten Bekasi, Selasa (1/9/2026).
Penandatanganan dihadiri Ketua LBH GP Ansor Kabupaten Bekasi Karnadi Ilyas, S.H., Ketua LBH GP Ansor Kota Bekasi Aa Muhamad Zaenudin, S.A.P., S.H., M.H., Ketua DPC Peradi Cikarang Ibrahim Aziz, S.H., M.H., serta Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Cikarang H. Ridwan, S.H., M.H.
Ketua LBH GP Ansor Kabupaten Bekasi, Karnadi Ilyas, mengatakan penyelenggaraan diklat paralegal merupakan gagasan yang telah lama ingin diwujudkan. Menurutnya, penguatan pemahaman hukum bagi kader penting agar mereka mampu berkontribusi dalam membantu masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kami memang sudah lama memiliki keinginan untuk mengadakan diklat paralegal. Harapannya kader Ansor, khususnya di Kabupaten Bekasi, memiliki pemahaman hukum yang lebih baik sehingga dapat ikut membantu masyarakat yang membutuhkan, terlebih wilayah Kabupaten Bekasi memiliki 187 desa,” ujar Karnadi.
Karnadi menilai kader yang memiliki bekal pengetahuan hukum dapat menjadi bagian dari jejaring masyarakat dalam memberikan informasi awal mengenai persoalan hukum sekaligus membantu menghubungkan masyarakat dengan lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum.
Sementara itu, Ketua DPC Peradi Cikarang, Ibrahim Aziz, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia mengatakan kerja sama dengan LBH GP Ansor Bekasi Raya sejalan dengan semangat pengabdian profesi advokat dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.
“Ini bagian dari pengabdian profesi advokat kepada masyarakat. Kami berharap melalui kerja sama ini jejaring bantuan hukum dapat semakin luas dan masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput, lebih mudah mendapatkan informasi maupun akses terhadap pendampingan hukum,” kata Ibrahim.
Menurutnya, keberadaan paralegal yang memiliki pemahaman dasar mengenai hukum dapat membantu masyarakat memahami persoalan yang dihadapi sebelum memperoleh pendampingan lebih lanjut dari advokat maupun lembaga bantuan hukum.
Ketua LBH GP Ansor Kota Bekasi, Aa Muhamad Zaenudin, juga mendorong kader Ansor untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Selain menjadi sarana peningkatan kapasitas, diklat ini dinilai penting untuk membangun kader yang lebih sadar dan melek hukum.
“Diklat ini sangat bermanfaat bagi kader. Selain biayanya relatif terjangkau, peserta juga akan mendapatkan materi langsung dari akademisi dan praktisi profesional di bidang hukum. Ini kesempatan yang sayang kalau dilewatkan,” ungkap Aa Zaenudin.
Diklat paralegal tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 dan 10 Oktober 2026. Hari pertama akan dilaksanakan secara luring dengan agenda pembukaan dan pendalaman materi, sedangkan hari kedua dilaksanakan secara daring hingga rangkaian penutupan.
Pola pelaksanaan tersebut disiapkan agar peserta tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan meskipun memiliki keterbatasan waktu untuk hadir secara langsung.
Melalui kolaborasi LBH GP Ansor Bekasi Raya dan DPC Peradi Cikarang, program ini diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas kader, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan bantuan hukum bagi masyarakat.
Adapun informasi mengenai pendaftaran, persyaratan peserta, dan teknis pelaksanaan diklat akan disampaikan lebih lanjut oleh panitia penyelenggara.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan