Di sudut sebuah desa di pinggiran Bandung, pembangunan sering datang dalam bentuk papan proyek—bukan perubahan nyata. Jalan diperbaiki, tapi hanya sampai batas tertentu. Internet disebut merata, tapi sinyal masih hilang saat hujan turun. Program bantuan diumumkan, tapi tak semua nama tercatat.
Bagi sebagian orang, ini hanya statistik. Tapi bagi kami, ini adalah kehidupan sehari-hari.
Pemerintah kerap berbicara tentang pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengutip angka dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan. Namun, angka-angka itu sering kali terasa jauh dari realitas di lapangan. Ketimpangan bukan hanya soal pendapatan, tapi juga akses—akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang.
Ambil contoh petani kecil. Harga pupuk naik, hasil panen tak menentu karena perubahan iklim, sementara rantai distribusi masih panjang. Di sisi lain, kebijakan impor sering kali menekan harga lokal. Siapa yang benar-benar dilindungi?
Di era digital, pemerintah juga mendorong transformasi berbasis teknologi. Program digitalisasi UMKM digalakkan, platform online diperkenalkan. Tapi bagaimana dengan pelaku usaha kecil di desa yang bahkan belum terbiasa menggunakan smartphone secara optimal? Apakah mereka dilibatkan, atau hanya dijadikan angka dalam laporan keberhasilan?
Ironisnya, suara-suara seperti ini jarang terdengar. Media lebih sering menyoroti pusat kota, elite, dan kebijakan tingkat atas. Padahal, dampak nyata justru dirasakan di pinggiran—oleh mereka yang tidak punya akses untuk bersuara.
Suara pinggiran bukan tentang mengeluh. Ini tentang mengingatkan: bahwa pembangunan seharusnya inklusif, bukan selektif. Bahwa kebijakan publik harus diukur dari dampaknya pada yang paling rentan, bukan hanya dari angka pertumbuhan.
Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa tinggi gedungnya, tetapi seberapa jauh ia mampu merangkul mereka yang berada di paling belakang.
Tinggalkan Balasan