GUGAH – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menggencarkan sosialisasi dan skrining HIV/AIDS melalui pendekatan kewilayahan dengan melibatkan berbagai lembaga kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai penyebaran HIV/AIDS di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan hingga kini angka penyebaran HIV/AIDS di Kota Bandung belum dapat dipetakan secara pasti. Karena itu, skrining menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan penularan.
“Tugas utama kita adalah melakukan skrining. Sampai saat ini, meski sudah ada patokannya, angka penyebaran HIV/AIDS belum pernah tercatat dengan jelas,” ujar Farhan usai menghadiri Pertemuan Camat dan Lurah terkait Menu Musrenbang HIV/AIDS yang diselenggarakan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung di Horison Ultima Hotel, Senin (12/10/2026).
Menurut Farhan, penanganan HIV/AIDS akan dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan peran pemerintah di tingkat kewilayahan. Selain memperkuat upaya deteksi dini, Pemkot Bandung juga berupaya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Ia menilai upaya tersebut harus didukung kebijakan daerah yang berfokus pada pencegahan perilaku seksual berisiko serta penguatan edukasi kepada masyarakat.
Farhan menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang meningkatkan risiko penularan HIV, di antaranya hubungan seksual yang tidak aman dan penggunaan jarum suntik secara bergantian, terutama pada pengguna narkoba suntik.
Selain itu, penularan HIV juga masih terjadi dari ibu hamil kepada bayinya. Padahal, menurut Farhan, teknologi medis untuk mencegah penularan dari ibu ke anak telah tersedia.
“Ini sangat berbahaya. Ada penularan yang bukan akibat perilaku berisiko, yaitu dari ibu hamil kepada bayinya. Hal ini masih terjadi meski sudah ada teknologi yang bisa mencegahnya,” katanya.
Farhan menegaskan, pelaksanaan skrining HIV/AIDS harus bersifat sukarela tanpa unsur paksaan. Karena itu, sosialisasi menjadi bagian penting agar masyarakat memahami tujuan pemeriksaan dan bersedia mengikuti skrining atas kesadaran sendiri.
Data hasil skrining nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan tingkat penyebaran HIV/AIDS melalui metode pengambilan sampel dan perhitungan epidemiologi.
“Misalnya, jika di suatu wilayah dengan kepadatan penduduk tertentu ditemukan satu kasus positif, maka akan ada perkiraan jumlah kasus di wilayah tersebut sesuai rumus yang berlaku,” ujarnya.
Di sisi lain, Farhan mengakui anggaran penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung masih terbatas. Karena itu, Pemkot Bandung berharap dukungan dari lembaga internasional maupun organisasi filantropi agar program sosialisasi, skrining, dan pencegahan penularan dapat berjalan berkelanjutan.
“Pengurangan donasi oleh sejumlah lembaga internasional menjadi tantangan tersendiri. Karena itu diperlukan alternatif sumber pendanaan serta kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung,” tandasnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan