GUGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di kawasan perkotaan. Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah Jalan Ahmad Yani, yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang bagi kegiatan perdagangan PKL.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban ruang publik sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di pusat kota. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kawasan Jalan Ahmad Yani harus terbebas dari aktivitas berjualan di badan jalan maupun area yang mengganggu kepentingan umum.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut, Ridwan Efendi, menegaskan bahwa Jalan Ahmad Yani merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas PKL. Menurutnya, pengawasan akan terus dilakukan agar ketentuan tersebut dapat diterapkan secara konsisten.
“Pada prinsipnya Jalan Ahmad Yani memang zona yang terlarang,” ujar Ridwan di Garut, Kamis.
Ridwan menjelaskan, pemantauan aktivitas perdagangan di wilayah perkotaan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keteraturan kawasan. Keberadaan sejumlah pedagang yang masih terlihat di beberapa ruas jalan akan menjadi bahan evaluasi, terutama apabila aktivitas mereka berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pedagang yang masih ditemukan di kawasan tersebut tidak diperkenankan menggunakan sarana berjualan seperti gerobak beroda maupun tenda. Aktivitas mereka diduga bersifat musiman atau tidak menetap, tetapi tetap perlu diawasi agar tidak berkembang menjadi kegiatan perdagangan yang mengganggu ketertiban.
Sebagai bagian dari solusi penataan, Pemkab Garut sebelumnya telah mengakomodasi para PKL dengan mengarahkan mereka untuk berjualan di kawasan Jalan Pasar Baru. Penempatan dilakukan secara bertahap agar aktivitas ekonomi pedagang tetap berjalan tanpa mengabaikan fungsi ruang publik di kawasan perkotaan.
Upaya penertiban tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Agus (56), warga Garut, berharap pemerintah daerah tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga konsisten menindak pedagang yang menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan.
“Terkadang ada juga yang jualan hampir menutup jalan trotoar, ada juga yang di badan jalan, kami harap itu yang harus ditertibkan,” ujarnya.
Penataan PKL menjadi bagian penting dalam menjaga wajah kawasan perkotaan Garut agar tetap tertib dan nyaman. Konsistensi pengawasan serta penyediaan lokasi berjualan yang sesuai diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pedagang dengan hak masyarakat atas ruang publik.***






Tinggalkan Balasan