BANDUNG — Kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga April 2026 menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam konferensi pers kinerja keuangan regional Jawa Barat, kondisi fiskal daerah di tengah tekanan ekonomi global tetap terjaga dengan surplus mencapai Rp11,9 triliun.
Capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat Jawa Barat yang dinilai masih stabil dan bertumbuh. Total pendapatan daerah tercatat mencapai Rp48,39 triliun atau sebesar 25,67 persen dari target tahunan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp37,20 triliun atau 34,97 persen dari total pagu anggaran.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II, Eko Radnadi Susetlo, menyebut kondisi fiskal Jawa Barat masih berada dalam posisi aman dan solid.
“Di tengah tekanan ekonomi global, kinerja fiskal Jawa Barat hingga April 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid dengan surplus mencapai Rp11,9 triliun. Ini menandakan aktivitas ekonomi masyarakat Jawa Barat masih terjaga dengan baik,” ujar Eko dalam keterangannya.
Penerimaan Daerah Mulai Mengalami Rebound
Pendapatan hingga 30 April 2026 tercatat tumbuh 3,69 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut menunjukkan pembalikan arah setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya.
Pertumbuhan itu didukung kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 3,93 persen serta penerimaan lainnya yang tumbuh 0,65 persen. Realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp35,92 triliun.
Sementara itu, sektor kepabeanan dan cukai yang menyumbang Rp10,01 triliun masih mengalami kontraksi sebesar 3,81 persen.
Sejumlah sektor ekonomi utama menjadi penopang pertumbuhan penerimaan tersebut. Sektor administrasi pemerintahan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 32,94 persen, disusul sektor keuangan dan asuransi sebesar 31,46 persen. Selain itu, sektor jasa profesional tumbuh 28,85 persen, transportasi dan pergudangan 24,33 persen, serta perdagangan sebesar 15,07 persen.
Peningkatan aktivitas masyarakat selama momentum Ramadan dan Idulfitri disebut menjadi salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan sektor-sektor konsumtif tersebut.
Belanja Modal dan Program Prioritas Meningkat
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah Jawa Barat mulai menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,02 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dengan total realisasi Rp37,20 triliun.
Belanja kementerian dan lembaga tercatat menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan mencapai 25,53 persen. Sementara akselerasi belanja modal mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar Rp1,16 triliun atau tumbuh 108,97 persen dibanding April 2025.
Di sisi lain, pos transfer ke daerah dan dana desa masih mengalami kontraksi sebesar 9,67 persen. Realisasi dana desa tercatat Rp550,13 miliar atau turun 81,20 persen akibat keterlambatan penyaluran pada awal tahun anggaran.
Kinerja fiskal tersebut turut menopang berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Barat sepanjang 2026. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 27 kabupaten/kota dengan melibatkan 6.535 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta 28.623 pemasok. Total penerima manfaat program itu mencapai 14,59 juta orang.
Di sektor perumahan, program FLPP telah menjangkau 13.159 penerima dengan realisasi anggaran Rp1,66 triliun.
Selain itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 5.970 unit. Pada sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat berjalan di 20 lokasi dengan total 43 unit sekolah. Pemerintah juga mencatat revitalisasi fisik sekolah telah terealisasi sebanyak 1.625 unit dari target 1.699 unit.
Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,79 Persen
Kinerja fiskal yang positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2026 yang tercatat sebesar 5,79 persen secara tahunan.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp799,11 triliun, dengan sektor industri pengolahan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari sisi stabilitas harga, tingkat inflasi Jawa Barat pada April 2026 berada di angka 2,49 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,44.
Kabupaten Majalengka tercatat mengalami inflasi tertinggi sebesar 3,01 persen, sedangkan Kota Depok menjadi daerah dengan inflasi terendah yakni 2,22 persen. Kenaikan harga komoditas seperti emas perhiasan, daging ayam ras, beras, minyak goreng, dan bahan bakar rumah tangga menjadi faktor pendorong inflasi.
Sementara itu, neraca perdagangan Jawa Barat pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar USD1,98 miliar. Surplus tersebut ditopang nilai ekspor sebesar USD2,68 miliar dan impor sebesar USD0,07 miliar.
Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Maret 2026, surplus perdagangan Jawa Barat mencapai USD6,55 miliar. Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus terbesar dengan nilai USD1,42 miliar, meskipun Jawa Barat masih mengalami defisit perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan.***
Tinggalkan Balasan