PURWAKARTA – Founder Mata Dialog, Muhammad Azhar Al Asy’ari, mengkritik narasi yang disampaikan Hapidin terkait dugaan adanya “oknum jual nama KDM” yang belakangan menjadi perbincangan di ruang publik.
Menurut Azhar, isu serius semacam itu tidak boleh berhenti pada narasi umum, simbolik, dan dramatis tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat.
“Publik berhak tahu siapa oknumnya, bagaimana modusnya, apa dampaknya, dan apa bukti yang mendasari tudingan tersebut,” ujar Azhar.
Ia menilai pernyataan yang dilempar ke ruang publik tanpa identitas jelas, data konkret, maupun penjelasan rinci justru berpotensi menimbulkan spekulasi liar dan kegaduhan politik.
“Jangan lempar isu besar lalu masyarakat disuruh menebak-nebak sendiri. Kalau memang ada praktik jual nama atau penyalahgunaan pengaruh, maka buka secara terang,” katanya, Kamis (21/5/2026).
Azhar juga mengkritik penggunaan istilah “khodam” dalam narasi politik yang berkembang. Menurutnya, istilah tersebut lebih mengarah pada dramatisasi dan mistifikasi politik dibanding upaya menjelaskan persoalan secara substantif.
“Istilah seperti ‘khodam’ membuat politik terkesan seperti lingkaran personal dan mistik, bukan ruang rasional yang berbasis sistem dan transparansi,” ujarnya.
Ia menilai penggunaan simbol dan istilah emosional dalam diskursus politik berpotensi menggeser perhatian publik dari persoalan utama menuju drama elite.
Akibatnya, kata dia, masyarakat justru disibukkan dengan tafsir, simbol, dan konflik personal, sementara isu yang lebih penting seperti pelayanan publik, ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan warga menjadi terabaikan.
Azhar menegaskan bahwa kritik terhadap praktik patronase politik memang penting, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berbasis fakta.
“Kalau ada dugaan pencatutan nama tokoh atau penyalahgunaan kedekatan kekuasaan, maka jelaskan secara konkret. Jangan membangun opini publik lewat narasi samar dan istilah yang memancing emosi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa ruang publik yang sehat membutuhkan kejelasan informasi, bukan sekadar kegaduhan politik yang terus diproduksi tanpa ujung yang jelas.
“Politik hari ini terlalu sering berubah jadi panggung simbol dan drama personal. Padahal rakyat membutuhkan kejelasan, transparansi, dan solusi atas persoalan nyata yang mereka hadapi,” pungkasnya.*
Tinggalkan Balasan