GUGAH – Hampir lima bulan pascaledakan dan kebakaran Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kampung Pabuaran, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, proses pemulihan warga terdampak dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, mendesak agar penyelesaian dampak kejadian tersebut tidak terus berlarut. Menurutnya, warga membutuhkan kepastian terkait kerusakan rumah, kerugian, kebutuhan dasar, hingga jaminan keselamatan.
“Hampir lima bulan berlalu, tetapi masih ada warga yang menghadapi dampak kerusakan dan belum mendapatkan kepastian pemulihan. Jangan sampai warga terlalu lama menunggu. Ini harus segera dituntaskan,” tegas Wildan.
Wildan menilai pemulihan harus dilakukan secara komprehensif. Pihak perusahaan tetap memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami warga, sementara pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar dan kondisi sosial masyarakat tetap terlindungi selama proses penyelesaian berlangsung.
Ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi melakukan pendataan dan evaluasi kembali terhadap kondisi seluruh warga terdampak. Pemerintah juga diminta mengkaji ruang intervensi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan penggunaan APBD maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila memenuhi persyaratan.
“Kalau memang ada instrumen pemerintah yang secara aturan dapat digunakan untuk membantu kondisi warga terdampak, saya kira harus dikaji secara serius. Jangan sampai ada kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, tetapi kita tidak mencari jalan keluarnya,” ujarnya.
Menurut Wildan, keterlibatan pemerintah dalam membantu warga tidak berarti menghilangkan kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat tidak semakin terpuruk.
Sebagai anggota DPRD Kota Bekasi, Wildan memastikan akan ikut mengawal persoalan tersebut agar menghasilkan langkah konkret. Terlebih, lokasi kejadian berada di wilayah yang menjadi bagian dari daerah pemilihannya.
Ia berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada rapat dan koordinasi, melainkan segera menghasilkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Jangan sampai api sudah padam, tetapi persoalan warga justru terus menyala. Pemerintah, perusahaan, dan seluruh pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi yang nyata. Warga sudah cukup lama menunggu,” pungkasnya.
Wildan menegaskan, percepatan pemulihan menjadi penting agar warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan tenang, sekaligus memperoleh kepastian atas penyelesaian dampak yang mereka alami.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan