GUGAH – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purwakarta mengaku tengah menghadapi masa sulit. Selain pesanan yang terus menurun, mereka juga dibebani kenaikan harga bahan baku yang berdampak langsung terhadap keuntungan usaha.
Salah seorang pelaku UMKM, Siti Fatimah atau yang akrab disapa Teh Fapat, mengatakan kondisi usaha saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa waktu lalu.
“UMKM sekarang lagi sepi order, pesanan lagi sepi, yang datang ke rumah juga sepi,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, keluhan tersebut tidak hanya dirasakan oleh dirinya, tetapi juga banyak pelaku UMKM lainnya di Purwakarta.
“Banyak teman-teman UMKM juga bilang begitu. Bahkan banyak yang mengeluhkan bahan baku yang makin mahal,” katanya.
Ia menuturkan, harga bahan baku sempat mengalami penurunan saat masa libur sekolah. Namun, setelah aktivitas sekolah kembali normal, harga kembali merangkak naik.
“Kalau kemarin pas libur sekolah bahan baku lumayan ada penurunan. Sekarang sudah mulai sekolah lagi naik lagi,” keluhnya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi UMKM. Di satu sisi permintaan pasar menurun, sementara di sisi lain biaya produksi terus meningkat sehingga margin keuntungan semakin tertekan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Muhsin Junaedi menilai kondisi yang dialami pelaku UMKM saat ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman semata.
“Apa yang disampaikan para pelaku UMKM harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai pembinaan terhadap UMKM hanya ramai saat ada program atau momentum tertentu, setelah itu dibiarkan berjalan sendiri,” ujar Muhsin.
“Saya melihat kontinuitas pembinaan pemerintah terhadap UMKM masih perlu diperkuat. Kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembinaan UMKM juga harus konsisten, tidak berubah-ubah hanya karena pergantian kepemimpinan atau kepentingan politik kepala daerah,” katanya.
Menurut Muhsin, persoalan permodalan juga masih menjadi hambatan bagi banyak pelaku usaha kecil.
“Keberpihakan lembaga keuangan, termasuk perbankan konvensional, belum optimal. Suku bunga masih menjadi beban bagi sebagian pelaku usaha, sementara akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga belum terbuka secara maksimal bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan rantai distribusi yang dinilai merugikan pelaku UMKM.
“Akses pasar masih banyak terpotong oleh mata rantai makelar atau bandar yang memonopoli harga dan distribusi. Akibatnya, keuntungan yang diterima pelaku UMKM menjadi sangat kecil,” ungkapnya.
Muhsin menegaskan pemerintah daerah harus hadir secara nyata dalam mendampingi UMKM.
“Solusinya, pemerintah melalui OPD terkait beserta unit pelaksana teknisnya harus melakukan kontrol dan pendampingan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Dari ketersediaan bahan baku, akses permodalan, proses produksi, sampai pemasaran harus menjadi satu ekosistem yang benar-benar dikawal pemerintah agar UMKM bisa tumbuh dan berdaya saing,” tegasnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan