GUGAH – Peringatan hari jadi sebuah daerah sejatinya bukan sekadar agenda seremonial. Di balik setiap perayaan, tersimpan kesempatan untuk mengingat kembali perjalanan sejarah, menghormati para pendahulu, sekaligus memperkuat identitas kolektif masyarakat. Namun, di Purwakarta, momentum tersebut justru memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana perayaan mampu menghadirkan makna di balik kemeriahannya.
Di tengah berbagai kegiatan peringatan Hari Jadi Purwakarta, muncul pandangan bahwa daerah ini tengah menghadapi tantangan yang lebih mendasar dibanding pembangunan fisik, yakni menjaga keutuhan sejarah dan identitasnya. Kekhawatiran tersebut muncul seiring berkembangnya narasi yang dinilai mulai mengaburkan fakta-fakta sejarah yang selama ini menjadi pijakan lahirnya Purwakarta.
Sejumlah catatan sejarah menyebutkan, awal mula Purwakarta berangkat dari keputusan R.A.A. Soeriawinata yang pada 1830 memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang dari Wanayasa ke Sindangkasih. Peristiwa itu dipandang sebagai tonggak penting yang membentuk lahirnya Purwakarta dan menjadi bagian dari perjalanan sejarah yang tidak terpisahkan dari identitas daerah.
Di sisi lain, penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Purwakarta ke-195 dan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta ke-58 yang disebut mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,6 miliar turut memantik kritik. Sebagian kalangan menilai besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya memperkuat literasi sejarah dan edukasi publik mengenai perjalanan panjang daerah.
“Ini bukan sekadar ironi, melainkan pemborosan yang dibalut dengan romantisme yang hampa,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Purwakarta, Agus M. Yasin, dalam sebuah perbincangan dengan awak media, belum lama ini.
Menurut Agus, momentum hari jadi seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat kesadaran sejarah masyarakat melalui pembukaan arsip, pengkajian ilmiah, hingga edukasi kepada generasi muda. Ia menilai, substansi tersebut tidak boleh tenggelam di balik kemeriahan acara yang bersifat sesaat.
Ia menegaskan, alih-alih dimanfaatkan untuk memperkuat literasi sejarah, membuka akses arsip, atau membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang siapa diri mereka sebenarnya, anggaran rakyat justru habis untuk hal-hal yang dangkal dan sesaat.
Agus juga menyoroti munculnya kekhawatiran terhadap berkembangnya narasi sejarah yang dinilai tidak lagi berpijak pada fakta. Menurutnya, apabila sejarah diperlakukan sesuai kepentingan tertentu, maka masyarakat berpotensi kehilangan pijakan dalam memahami identitas daerahnya sendiri.
“Jika hal ini terus dibiarkan, yang hilang bukan sekadar cerita masa lalu. Yang hilang adalah arah masa depan. Generasi muda akan tumbuh tanpa fondasi identitas yang kokoh, sementara kebijakan yang kita buat berdiri di atas landasan yang rapuh,” tambah Kang Agus dengan nada prihatin.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai hari jadi bukan semata soal besaran anggaran atau bentuk perayaannya. Lebih dari itu, terdapat harapan agar setiap peringatan mampu menjadi momentum refleksi bersama untuk menempatkan sejarah sebagai fondasi pembangunan daerah.
Sejumlah kalangan juga mendorong agar penyusunan narasi sejarah dilakukan secara terbuka dengan melibatkan sejarawan, akademisi, budayawan, serta pelaku sejarah secara independen. Transparansi terhadap arsip dan dokumen sejarah dinilai penting agar pemahaman masyarakat dibangun berdasarkan fakta, bukan persepsi atau kepentingan jangka pendek.
Pada akhirnya, perayaan hari jadi akan memiliki arti apabila tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga memperkuat ingatan kolektif tentang asal-usul daerah. Sebab, pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur yang berdiri, melainkan juga dari kemampuan sebuah daerah menjaga kejujuran terhadap sejarahnya sebagai fondasi membangun masa depan.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan