(Ketika Pemimpin Menjadikan Perempuan Objek Inferioritas)
Kepada Yth.
Bupati Purwakarta
Dengan hormat,
Saya, Rafih Sri Wulandari, seorang perempuan, akademisi, dan kebetulan aktivis perempuan yang sedang berupaya bersama teman-teman perempuan lainnya untuk memastikan bahwa perempuan selalu dihargai dan dihormati keberadaannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa kita.
Saat ini saya sangat tergelitik untuk menanggapi fenomena yang mengkhawatirkan terkait narasi “rasa syukur” yang belakangan ini beredar di ruang publik melalui unggahan lagu ciptaan Bapak berjudul Lalaki Langit Lalanang Bejat. Narasi yang dibalut humor tersebut nyata-nyata telah merendahkan martabat perempuan dengan menjadikan pengalaman biologis perempuan sebagai bahan olok-olok yang tidak pantas. Menjadikan proses reproduksi, yang merupakan inti dari keberlanjutan peradaban, sebagai bahan lelucon merupakan cerminan dari kedangkalan moral.
Sebagai kepala daerah yang diteladani, selain daripada itu Bapak juga terikat oleh amanat konstitusi serta komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial. Tindakan ini bukan sekadar kekhilafan personal, melainkan pelanggaran terhadap tanggung jawab tata kelola pemerintahan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.
Ada beberapa catatan yang tentunya perlu Bapak dan kita semua pahami, yaitu:
Kebutaan Gender dan Ironi Kekuasaan
Sungguh ironis bahwa seorang pemimpin dan figur publik, yang seharusnya menjadi teladan, justru gagal melihat perempuan dalam perspektif yang setara. Ketika seorang pemimpin menganggap fungsi reproduksi perempuan sebagai sebuah “kemalangan” atau “kerepotan”, kualitas kepemimpinannya patut dipertanyakan. Setiap manusia, termasuk para pemimpin, lahir dari rahim seorang perempuan. Menjadikan proses reproduksi, yang merupakan inti dari keberlanjutan peradaban, sebagai bahan lelucon adalah cerminan dari kedangkalan moral.
Bahaya Normalisasi Seksisme Kasual
Normalisasi seksisme kasual ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana masyarakat menganggap merendahkan perempuan sebagai sesuatu yang wajar. Kebebasan berekspresi harus disertai dengan tanggung jawab moral. Pemimpin seharusnya menyuarakan narasi yang mencerdaskan dan mempersatukan, bukan menguatkan stereotip patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi inferior.
Perempuan Bukan Kutukan
Kita perlu menegaskan bahwa perempuan bukanlah kutukan atau kesalahan penciptaan. Menstruasi, mengandung, dan melahirkan adalah proses biologis yang mulia. Negara ini membutuhkan pemimpin yang menghargai keberagaman dan mengedepankan rasa syukur yang sejati, bukan superioritas semu. Sudah saatnya kita, terutama perempuan, bersuara lebih lantang untuk menuntut akuntabilitas moral dari para pemimpin kita. Jika rasa syukur itu harus dibangun atas penderitaan pihak lain, maka yang bermasalah bukanlah perempuan, melainkan cara pandang pemimpin.
Mari kita bersihkan ruang publik dari narasi-narasi usang yang mendegradasi kemanusiaan. Oleh karena itu, melalui surat ini saya mendesak Bupati Purwakarta untuk segera memberikan klarifikasi, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan, serta menarik narasi atau karya tersebut dari konsumsi publik.
Pemimpin yang hebat adalah mereka yang mampu memuliakan seluruh warganya tanpa sekat gender.
Hormat saya,
Rafih Sri Wulandari
Ketua Yayasan Campernik
(Lembaga Motivasi Perempuan)
Disclaimer:Artikel ini merupakan opini, bukan karya jurnalistik Gugah.co. Kolom Suara Pinggiran menjadi wadah bagi akademisi, aktivis, dan analis untuk menyuarakan gagasan bebas.
Tinggalkan Balasan