GUGAH – Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Bandung menggandeng Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kolaborasi strategis ini merupakan langkah nyata untuk memastikan program nasional berjalan optimal demi mewujudkan visi Generasi Emas Indonesia 2045.
Kepala KPPG Regional Bandung, Ramzi, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kokoh para relawan dalam mengawal program strategis tersebut.
Ia menegaskan bahwa kesuksesan program skala nasional ini mustahil tercapai tanpa adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap dukungan dari Relawan MBG terus terjalin agar Program MBG, khususnya di Jawa Barat, dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujar Ramzi dalam pertemuan yang berlangsung di Bandung, Kamis (25/6).
Di tengah proses penataan kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN), Ramzi menggarisbawahi pentingnya memperketat sistem pengawasan di lapangan.
Integrasi yang baik di tingkat daerah diharapkan mampu meminimalkan celah kendala operasional.
“Ke depan, pembentukan kantor pelayanan hingga tingkat daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan pelaksanaan program,” tandas Ramzi.
Tak hanya fokus pada aspek pemenuhan gizi, KPPG juga mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi lokal.
Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke dalam rantai pasok kebutuhan pangan program MBG.
Langkah ini dinilai efektif untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang aman, segar, dan berkualitas tinggi.
Merespons komitmen KPPG, Relawan MBG Jawa Barat menyampaikan sejumlah masukan konstruktif demi transparansi program.
Para relawan mendesak adanya pengawasan berlapis dan ketat terhadap seluruh unsur pelaksana di lapangan, mulai dari tingkat Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Wilayah (Korwil), hingga Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mencegah potensi penyimpangan.
Selain itu, Relawan MBG Jabar menyoroti regulasi teknis dengan mendorong evaluasi terhadap Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026.
Fokus kritikan tertuju pada keberlanjutan pemenuhan gizi bagi kelompok rentan di luar institusi sekolah.
Menurut para relawan, layanan bagi kelompok 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita) mutlak harus tetap berjalan meskipun dalam masa libur sekolah.
Berbeda dengan pelajar, kebutuhan gizi kelompok 3B bersifat berkelanjutan dan tidak terikat dengan kalender akademik.
Keberlanjutan pelayanan bagi kelompok 3B dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat serta memastikan manfaat program dirasakan secara berkesinambungan.***
Tinggalkan Balasan