GUGAH – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Barat menggelar diskusi bertajuk “Paradoks Indonesia, Paradoks Jawa Barat: Ke Mana Arah Keberpihakannya?” di Angkringan Langkah, Jalan Cijawura III, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Selasa (16/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri kader PMII dari berbagai cabang se-Jawa Barat serta perwakilan komunitas pengemudi ojek online (ojol).
Diskusi mengangkat berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai masih menjadi paradoks dalam pembangunan nasional maupun daerah. Forum menyoroti kesenjangan antara semangat demokrasi dan cita-cita keadilan sosial yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Pada tingkat nasional, peserta diskusi merefleksikan gagasan Presiden pertama RI, Soekarno, yang menempatkan keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat sebagai fondasi pembangunan bangsa. Namun, dalam praktiknya, berbagai kebijakan dinilai masih menyisakan ketimpangan sosial, ekonomi, serta belum meratanya akses terhadap layanan dasar.
Sementara itu, di tingkat daerah, Jawa Barat dinilai menghadapi tantangan besar di tengah posisinya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Meski menjadi salah satu penggerak utama pembangunan nasional, Jawa Barat masih menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan, terutama tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah ATS tertinggi secara nasional.
Menurut forum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain membahas kondisi daerah, diskusi juga menyoroti perkembangan kebijakan nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian meliputi pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Forum menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan harga kebutuhan pokok, biaya produksi, serta biaya distribusi yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, petani, nelayan, dan pengemudi ojek online dinilai menjadi pihak yang paling rentan terdampak.
Karena itu, peserta diskusi mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat yang terdampak.
Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Forum menilai program tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari distribusi yang belum merata, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga munculnya sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah. Menurut peserta diskusi, program berskala nasional tersebut membutuhkan tata kelola yang lebih baik, sistem pengawasan yang ketat, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, forum turut membahas dinamika gerakan mahasiswa nasional, termasuk peristiwa penolakan dialog oleh sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) saat kunjungan Presiden yang sempat menjadi perhatian publik. Peristiwa itu dinilai memunculkan perdebatan mengenai posisi gerakan mahasiswa dalam relasinya dengan pemerintah, yakni antara menjaga sikap kritis atau memanfaatkan ruang dialog sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan menjalankan fungsi pengawasan.
Melalui forum tersebut, PKC PMII Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang konsolidasi gagasan dan gerakan dalam mengawal isu-isu strategis kerakyatan.
“Ukuran keberhasilan negara tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara, keadilan, dan keberpihakan terhadap rakyat,” demikian salah satu kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi tersebut.***
Tinggalkan Balasan