GUGAH – Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Dr. H. Saepuloh, menyoroti rangkap jabatan yang diemban Menteri Agama yang juga menjabat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ). Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta tidak mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan dan pendidikan yang baik.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (17/6/2026), Saepuloh menilai dua jabatan strategis tersebut sama-sama memiliki tanggung jawab besar sehingga membutuhkan perhatian dan fokus penuh.
“Rangkap jabatan pada posisi strategis seperti Menteri Agama dan Rektor perguruan tinggi tidak memberikan contoh yang baik dalam membangun tata kelola kelembagaan yang profesional. Masing-masing jabatan memiliki beban tugas yang besar dan membutuhkan konsentrasi penuh,” ujarnya.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti seorang Kepala Dinas Pendidikan yang sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah.
“Secara etika kepemimpinan dan tata kelola organisasi, praktik seperti itu kurang tepat karena berpotensi memusatkan kewenangan pada satu orang. Selain itu, kesempatan kaderisasi kepemimpinan di lembaga yang dipimpinnya juga menjadi berkurang,” katanya.
Menurut Saepuloh, seorang pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan etika jabatan.
“Kita membutuhkan teladan kepemimpinan yang mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan etika jabatan. Ketika satu orang memegang terlalu banyak posisi strategis, akan muncul persepsi adanya akumulasi kekuasaan yang kurang sehat bagi perkembangan institusi,” tuturnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara jabatan publik dengan jabatan pengelolaan lembaga pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga independensi institusi sekaligus memperkuat sistem pengawasan.
“Pemisahan yang jelas antara jabatan publik dan jabatan pengelolaan lembaga pendidikan merupakan langkah penting untuk menjaga independensi lembaga, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara maupun lembaga pendidikan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Saepuloh berharap seluruh pejabat publik dapat mengedepankan kepentingan institusi dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi maupun akumulasi jabatan.
“Kami berharap seluruh pejabat publik dapat menjadi teladan dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan menempatkan kepentingan institusi dan pelayanan kepada masyarakat di atas kepentingan personal maupun akumulasi jabatan,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Kementerian Agama maupun PTIQ terkait pandangan yang disampaikan Ketua Pergunu Jawa Barat. Redaksi akan memperbarui informasi setelah memperoleh konfirmasi dari pihak terkait.***
Tinggalkan Balasan