GUGAH – Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Kota Tangerang Selatan, Miftahun Najah, menegaskan bahwa pergantian Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan tidak boleh sekadar menjadi pergantian pejabat secara administratif. Menurutnya, pergantian kepemimpinan harus diikuti perubahan pola kerja serta kemitraan yang lebih terbuka dengan organisasi kepemudaan.
Miftah mengatakan, berbagai kritik yang disampaikan KNPI Kota Tangerang Selatan selama ini merupakan akumulasi kekecewaan organisasi kepemudaan yang merasa belum memperoleh ruang partisipasi yang memadai dalam pembangunan kepemudaan di daerah.
“Jangan sampai yang berubah hanya nama kepala dinasnya, sementara pola lama yang tertutup, minim komunikasi, dan tidak melibatkan organisasi kepemudaan tetap dipertahankan. Pemuda membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pergantian jabatan,” tegas Miftah, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai Kepala Dispora Kota Tangerang Selatan yang baru, H. Mukroni, harus segera menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan kepemudaan dengan merespons berbagai kritik yang telah disampaikan KNPI. Di antaranya terkait minimnya pelibatan organisasi kepemudaan dalam program Dispora serta tuntutan transparansi pengelolaan fasilitas olahraga milik pemerintah daerah.
“Kalau Kadispora baru memilih diam terhadap kritik yang berkembang, maka publik akan menilai tidak ada yang berubah. Seorang pemimpin tidak boleh alergi terhadap kritik dan tidak boleh menjadi pejabat yang bertelinga tebal. Justru kritik harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja institusi,” ujarnya.
Miftah menegaskan, KNPI tidak sedang mencari konflik dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, organisasi tersebut menjalankan fungsi kontrol sosial agar kebijakan di bidang kepemudaan benar-benar berpihak kepada kepentingan pemuda dan organisasi kepemudaan.
Ia juga menyoroti berbagai keluhan yang berkembang terkait tata kelola program kepemudaan dan olahraga yang dinilai belum transparan serta belum memberikan ruang yang cukup bagi organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah.
“Jangan sampai Dispora hanya sibuk menjalankan kegiatan administratif, sementara substansi pembangunan kepemudaan diabaikan. Organisasi kepemudaan bukan pelengkap laporan kegiatan dan bukan sekadar objek undangan. Mereka harus dilibatkan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program,” katanya.
Menurut Miftah, Kepala Dispora yang baru harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang selama ini berjalan, sekaligus membuka ruang dialog dengan seluruh elemen kepemudaan. Jika hal itu tidak dilakukan, persoalan yang selama ini dikeluhkan akan terus berulang dan semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan komunitas pemuda.
“Kami mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Dispora tidak dibangun melalui pencitraan, melainkan melalui transparansi, keberanian melakukan pembenahan, dan kesediaan mendengar kritik. H. Mukroni memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa Dispora benar-benar hadir untuk pemuda, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok birokrasi,” tegasnya.
Miftah menambahkan, KNPI akan terus mengawal berbagai kebijakan kepemudaan dan mendorong agar seluruh program yang menggunakan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Pemuda tidak akan diam ketika ruang partisipasi dipersempit. Kami akan terus menyuarakan kritik dan memberikan masukan demi memastikan pembangunan kepemudaan di Kota Tangerang Selatan berjalan sesuai harapan masyarakat. Kadispora yang baru harus memilih, menjadi bagian dari solusi atau mempertahankan persoalan yang selama ini dikeluhkan pemuda,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan