Ribuan Mahasiswa Kepung DPRD Jawa Barat, Suarakan Aksi “Indonesia Darurat”

GUGAH – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Darurat” di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, mulai dari kondisi ekonomi, kebijakan publik, hingga penegakan hukum dan demokrasi.

Sejak pukul 13.00 WIB, massa aksi mulai memadati kawasan Gedung DPRD Jawa Barat dengan membawa spanduk, bendera almamater, dan berbagai atribut aksi. Hingga sore hari, ribuan mahasiswa masih bertahan di lokasi untuk menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui orasi.

Aliansi mahasiswa tersebut melibatkan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat, di antaranya Universitas Siliwangi (Unsil), Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Ikopin, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos), Telkom University, Universitas Al Ma’soem, Sekolah Tinggi Tekstil, STIA LAN Bandung, LPKIA, Universitas Al-Ghifari, Politeknik Negeri Bandung (Polban), Universitas Bhakti Kencana (UBK), Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), serta sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mahasiswa menyebut aksi ini dilatarbelakangi oleh akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan masyarakat. Mereka menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah pusat, yakni:

1. Mendesak pemerintah menurunkan harga BBM serta mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah guna menjaga daya beli masyarakat.
2. Mendorong efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menghentikan pembiayaan program yang dianggap tidak menjadi prioritas.
3. Meminta perbaikan komunikasi publik pemerintah agar penyampaian kebijakan lebih jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
4. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan strategis KD/KMP yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas dan tata kelolanya.
5. Menolak ketentuan dalam revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang menurut mereka berpotensi mengurangi ruang demokrasi sipil.
6. Mendesak Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih melalui perombakan terhadap menteri-menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.
7. Meminta pemerintah menuntaskan berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara transparan, adil, dan tanpa impunitas.

Perwakilan mahasiswa menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar segera merespons berbagai tuntutan yang disampaikan.

Mereka menegaskan akan terus mengawal isu-isu tersebut melalui berbagai aksi lanjutan apabila tidak terdapat langkah konkret dari pemerintah dalam waktu yang mereka anggap memadai.

Sementara itu, jalannya aksi mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Hingga berita ini ditulis, demonstrasi berlangsung kondusif. Massa aksi masih bertahan di depan Gedung DPRD Jawa Barat sambil menyampaikan orasi dan tuntutan secara bergantian.***