Konflik Pimpinan Daerah Tak Berujung, Aliansi Mahasiswa Merdeka: Mundur Saja Jika Tak Mampu Bersatu!

PURWAKARTA – Kondisi ketidakharmonisan yang terus berlanjut antara Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta kini menjadi sorotan dan perhatian serius dari masyarakat luas.

Perseteruan yang dipertontonkan secara terbuka ini tidak lagi sekadar menjadi dinamika atau persoalan politik internal di lingkungan pemerintahan daerah, melainkan telah berkembang menjadi masalah besar yang berpotensi menghambat kelancaran roda pemerintahan, merusak kestabilan di lingkungan birokrasi, serta mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya.

Sebagai pejabat publik yang memperoleh kepercayaan dan legitimasi langsung dari rakyat melalui proses demokrasi, Bupati dan Wakil Bupati seharusnya mampu bersatu dan membangun pola kepemimpinan yang kokoh, bekerja secara kolektif dan gotong royong, serta senantiasa berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Namun, apabila hubungan politik dan jalur komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terus berada dalam kondisi yang tidak harmonis dan renggang, maka pihak yang menjadi korban tidak hanya sebatas nama baik dan citra pemerintahan daerah semata, melainkan juga masyarakat luas yang telah menaruh harapan besar terhadap hadirnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Merdeka, Dzikri Baehaki Firdaus memandang bahwa konflik yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang di lingkungan internal pucuk pimpinan daerah hanya akan melahirkan ketidakpastian mengenai arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai, melemahkan kerja sama dan koordinasi antar-unsur birokrasi, serta mengganggu dan memperlambat proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan publik yang sangat dibutuhkan.

“Kepentingan dan kebutuhan masyarakat tidak boleh dikalahkan atau dikesampingkan hanya demi memuaskan ego politik masing-masing pihak maupun akibat adanya persaingan dan pertarungan kepentingan kekuasaan yang terjadi,” Kata Dzarot kepada awak media, Senin (25/5/2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dengan ini ALIANSI MAHASISWA MERDEKA KORDINATOR PURWAKARTA menyatakan sikap resmi sebagai berikut:

1. Mendesak secara tegas kepada Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta untuk segera menyelesaikan segala perselisihan serta ketidakharmonisan politik yang sedang terjadi, demi menjaga stabilitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
2. Menegaskan kembali bahwa jabatan dan kedudukan dalam pelayanan publik bukanlah merupakan ruang atau tempat untuk mempertahankan ego maupun kekuasaan semata, melainkan sebuah amanah besar dari rakyat yang wajib dijalankan dengan penuh integritas, kedewasaan dalam berpolitik, serta dilandasi oleh semangat pengabdian yang tulus demi kepentingan bersama.
3. Menilai dan berpendapat bahwa apabila kondisi ketidakharmonisan tersebut terus berlangsung dan tidak mampu diselesaikan dengan cara yang dewasa, bijaksana, serta penuh rasa tanggung jawab, maka langkah yang paling tepat dan bijak bagi Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta adalah mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik yang nyata kepada masyarakat yang telah memilih dan mempercayai mereka.
4. Mendesak kepada seluruh unsur dan elemen yang ada di dalam lingkungan pemerintahan daerah agar senantiasa mengutamakan serta menempatkan kepentingan masyarakat dan kepentingan umum di atas segala hal, dibandingkan dengan kepentingan kelompok, golongan, maupun kepentingan politik pribadi masing-masing individu.
5. Kami meyakini dan percaya sepenuhnya bahwa rakyat Purwakarta sangat membutuhkan sosok pemimpin yang mampu bekerja sama dalam satu kesatuan, mampu membangun pola komunikasi yang sehat dan konstruktif, serta senantiasa menghadirkan kepastian mengenai arah pembangunan daerah yang jelas dan terarah.
6. Apabila kepemimpinan di tingkat daerah tidak lagi mampu berjalan secara harmonis dan bersatu demi kepentingan rakyat, maka pelaksanaan evaluasi baik secara moral maupun politik terhadap penyandang jabatan publik menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari dan merupakan kebutuhan yang nyata.

***