JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan menyoroti tajam dugaan praktik korupsi pengadaan sepatu sekolah rakyat di Kementerian Sosial.
Proyek strategis nasional yang menelan anggaran fantastis senilai Rp27 Miliar ini diduga kuat menjadi ladang bancakan oknum pejabat korup.
Aktivis mahasiswa mengendus adanya indikasi ketidakwajaran dalam proses tender serta spesifikasi barang yang tidak sesuai nilai kontrak asli.
“Uang rakyat sebesar 27 miliar rupiah bukan angka yang sedikit. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, sangat menyakitkan jika anggaran yang dialokasikan untuk sepatu sekolah anak-anak bangsa justru dikorupsi oleh tangan-tangan kotor di Kemensos,” tulis pernyataan resmi HMI Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026).
Organisasi hijau hitam ini menilai Kemensos yang seharusnya mengentaskan kemiskinan justru terjebak dalam lingkaran setan birokrasi yang sangat korup.
Mereka menuntut transparansi total dari kementerian agar membuka data pengadaan logistik sekolah rakyat secara berkala kepada masyarakat luas.
“Kami juga mengingatkan kepada kementrian sosial agar pengadaan-pengadaan yang berkaitan dengan sekolah rakyat seperti kau skaki, seragam dan sepatu harus ada keterbukaan informasi kepada publik agar penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek strategis nasional dapat di pantau oleh publik agar tidak ada penyalagunaan anggaran atau kasus yang serupah terjadi lagi” tegas pernyataan HMI.
HMI Cabang Jakarta Selatan merilis lima tuntutan resmi guna menyikapi skandal anggaran jumbo yang mencederai hak anak bangsa ini.
Pertama, mahasiswa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI segera memanggil dan memeriksa Menteri Sosial serta Direktur Jenderal terkait.
Kedua, menuntut Menteri Sosial membuka secara transparan seluruh data pengadaan sepatu senilai Rp27 Miliar tersebut kepada publik.
Ketiga, mendesak pelaksanaan audit internal dan mencopot Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta oknum yang terlibat pengadaan tidak wajar.
Keempat, mendesak pihak Kemensos untuk segera melakukan evaluasi total dan mengulang proyek pengadaan logistik sekolah rakyat tersebut.
Kelima, meminta KPK melacak potensi aliran dana pencucian uang (TPPU) yang mengalir ke kantong pribadi para makelar proyek.
HMI Jakarta Selatan berjanji akan terus mengawal kasus ini dan konsisten menjadi mitra kritis demi memberantas tindak penindasan.***
Tinggalkan Balasan