JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai memanaskan mesin organisasi menjelang gelaran akbar Muktamar. Melalui persetujuan Rais ‘Aam, PBNU dijadwalkan akan menggelar Rapat Pleno pada 21 Mei mendatang untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes)—dua forum tertinggi di bawah Muktamar yang nantinya akan menjadi kunci ketukan palu lokasi Muktamar NU selanjutnya.
Langkah strategis ini diambil menyusul tuntasnya rapat perdana panitia pengurus yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengonfirmasi bahwa tahapan awal ini telah mengantongi restu dari jajaran tertinggi ulama NU.
“Hari ini ada rapat pertama panitia. Rais ‘Aam sudah setuju untuk kita selenggarakan pleno tanggal 21 Mei nanti,” ujar Gus Yahya di hadapan awak media.
Rapat Pleno 21 Mei tersebut, lanjut Gus Yahya, memiliki agenda spesifik mematikan tanggal dan lokasi presisi untuk penyelenggaraan Munas dan Konbes NU. Alur ini menegaskan bahwa penentuan hajat terbesar warga Nahdliyin (Muktamar) tidak diputuskan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan konstitusional organisasi yang berlapis.
Daya tarik menjadi tuan rumah Muktamar NU tampaknya masih menjadi magnet besar bagi pengurus wilayah di berbagai daerah. Gus Yahya mengungkapkan, PBNU telah menerima gelombang usulan yang sangat masif dari berbagai penjuru soko guru organisasi di tingkat provinsi.
Sederet nama wilayah mulai mencuat ke permukaan dan bersaing ketat. “Banyak usulan-usulan, banyak sekali. Jakarta minta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, Jawa Timur ada beberapa, Jawa Tengah, Jawa Barat, banyak sekali,” papar Gus Yahya merinci peta aspirasi daerah.
Banyaknya daerah yang berminat menjadi tuan rumah mencerminkan betapa strategisnya Muktamar NU, tidak hanya dari kacamata konsolidasi spiritual dan organisasi, tetapi juga dampak ekonomi dan eksposur kultural bagi wilayah yang terpilih.
Mengingat banyaknya opsi wilayah yang mengajukan diri, potensi munculnya faksionalisme atau perdebatan sengit antar-wilayah tentu terbuka lebar. Namun, PBNU menegaskan tidak akan menggunakan cara-cara transaksional atau sekadar pemungutan suara (voting) yang kaku untuk meredam tensi tersebut.
Gus Yahya menggarisbawahi bahwa penentuan akhir akan diselesaikan menggunakan apa yang ia sebut sebagai “Cara NU”. Sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang mengakar pada tradisi pesantren.
“Nanti kita akan bicarakan, kita putuskan dengan ‘Cara NU’. Dengan ‘Cara NU’ itu artinya dengan kebijakan, dengan wisdom dari para sesepuh kiai di lingkungan NU,” tegas Gus Yahya menutup pernyataannya.
Langkah mengedepankan wisdom (kearifan) para kiai sepuh ini diharapkan mampu menjaga muruah organisasi, memastikan bahwa penunjukan tuan rumah didasarkan pada kesiapan logistik, nilai strategis dakwah, dan restu spiritual, bukan sekadar adu kuat pengaruh politik regional.***
Tinggalkan Balasan