GARUT – Sejarah panjang perjuangan, dinamika, dan ketahanan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Garut kembali terkuak dalam kegiatan Sarasehan Majelis Alumni IPNU Garut yang digelar di Villa Buled, Kecamatan Tarogong Kaler, Jumat (9/5/2026) lalu.
Dalam momen penuh kenangan dan nilai sejarah ini, salah satu alumni tertua sekaligus tokoh senior yang masih aktif mengabdi di lingkungan Nahdlatul Ulama, KH. Samhari, memaparkan perjalanan organisasi pelajar NU tersebut sejak masa awal pertumbuhannya di akhir tahun 1970-an, hingga melewati masa-masa sulit dan bangkit menjadi kekuatan kaderisasi yang kokoh.
Selain dikenal sebagai senior yang saksi hidup sejarah organisasi, KH. Samhari saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut. Dalam uraiannya yang mendalam dan penuh hikmah, ia menelusuri bagaimana benih gerakan IPNU tumbuh dan berkembang di tanah Garut, termasuk menghadirkan kembali ingatan akan tantangan berat dan tekanan politik yang harus dihadapi pada masa pemerintahan Orde Baru.
KH. Samhari menjelaskan bahwa embrio kehadiran IPNU di Garut tidak dapat dipisahkan dari peran strategis para guru dan tokoh NU yang tinggal di wilayah selatan Garut, khususnya kawasan Bungbulang. Di wilayah inilah nilai-nilai keorganisasian mulai ditanamkan, di mana para pendiri dan perintis NU saat itu rata-rata berlatar belakang pendidik.
“Mereka adalah para guru, sehingga pola pikir mereka sangat terbuka, maju, dan menyadari pentingnya wadah kepelajaran dan kepemudaan. Maka, ketika lahir organisasi kader seperti IPNU, Ansor, maupun PMII, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka dan sepenuh hati,” ungkap KH. Samhari, menyebut nama-nama perintis seperti KH. Hasan dan H. Udin sebagai tokoh kunci masa itu.
Selain wilayah selatan, ia juga menyinggung peran besar tokoh-tokoh NU yang berkiprah di wilayah perkotaan Garut, antara lain Drs. Mahdi, KH. Amir Saripudin, Drs. H. DJuhana, hingga KH. Amir Hamzah. Nama-nama inilah yang menjadi motor penggerak utama dalam menghidupkan napas organisasi kepelajaran dan kepemudaan NU agar dapat menjangkau lebih luas kalangan pelajar.
Perjalanan sejarah organisasi NU, termasuk badan otonom di dalamnya seperti IPNU, IPPNU, Ansor, dan Fatayat, ternyata tidaklah berjalan mulus. KH. Samhari mengenang dengan haru bagaimana masa Orde Baru menjadi babak kelam yang penuh tekanan dan intervensi politik yang kuat.
Pada masa itu, iklim politik tidak berpihak pada organisasi berbasis keagamaan, yang menyebabkan banyak organisasi mengalami kevakuman aktivitas hingga hampir kehilangan eksistensinya.
“Ada tekanan dan intervensi politik yang sangat kuat saat itu. Nahdlatul Ulama seolah dipaksa untuk tiarap, menunduk, dan tidak banyak bergerak. Bahkan pengurus di tingkat cabang pun tidak berani tampil terbuka karena risiko dan tekanan rezim saat itu begitu besar,” kenangnya.
Menjadi aktivis NU pada masa tersebut, menurut KH. Samhari, bukanlah pilihan yang mudah. Ada konsekuensi besar yang harus siap ditanggung, mulai dari masa depan yang terancam hingga keselamatan pribadi dan keluarga.
“Siapa pun yang memilih aktif di organisasi NU waktu itu, artinya ia siap menghadapi segala konsekuensi. Bukan hanya karir atau masa depan yang dipertaruhkan, tetapi juga keselamatan diri. Namun, itulah bentuk pengabdian dan keyakinan kami saat itu,” tambahnya.
KH. Samhari sendiri mulai terlibat aktif secara organisasi pada tahun 1978. Saat itu, ia menghadiri forum diskusi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Garut. Di forum itulah sikapnya yang kritis dan vokal dalam menyampaikan pandangan, bahkan berdebat tajam dengan salah satu panelis dari unsur Kejaksaan, justru menarik perhatian para tokoh NU senior, seperti KH. Badruzzaman dan KH. Maksum.
Kritisisme dan keberanian itulah yang kemudian mendorong para tokoh tersebut meminta Samhari untuk turut serta menghidupkan kembali organisasi IPNU yang saat itu mulai meredup. Berangkat dari serangkaian diskusi dan musyawarah, ia pun mulai bergerak mengaktifkan kembali ranting-ranting IPNU yang ada di berbagai wilayah Garut.
Prestasi penting yang patut dicatat, menurutnya, adalah kontribusi pemikiran PC IPNU Garut dalam merumuskan konsep struktur ranting yang hingga kini masih digunakan secara nasional.
“Konsep struktur ranting yang dipakai IPNU sampai hari ini, usulan dasarnya datang dari PC IPNU Garut. Kami mengusulkannya saat Kongres IPNU di Cirebon, dan istilah serta sistem itu ternyata bertahan dan diterima secara luas hingga sekarang,” jelasnya.
Kebangkitan kembali IPNU saat itu banyak ditopang oleh kegiatan rutin berupa pengajian bulanan yang melibatkan pelajar dari berbagai institusi pendidikan, baik sekolah umum maupun pesantren.
Nama-nama institusi seperti PGA Ar-Rahim, SPG (kini MAN 2 Garut), Pesantren Suci, Nangoh, hingga Al Huda menjadi saksi tumbuhnya kembali semangat kaderisasi. Dalam setiap pertemuan, para ulama dan tokoh seperti KH. Sopyan Munawar turut hadir memberikan materi penguatan akidah dan wawasan keorganisasian.
Proses panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil berupa terbentuknya kepengurusan definitif IPNU Garut pada akhir tahun 1978, yang berbarengan dengan terpilihnya Ai Miskiawati dari IPPNU Santriah Al Huda sebagai pemimpin IPPNU Garut.
Sejarah perkembangan IPNU Garut terus berlanjut. KH. Samhari juga menyinggung momen penting pasca Kongres IPNU tahun 1981 di Cirebon yang memilih Ahmad Dimyati, yang kini dikenal sebagai profesor dan mantan Ketua MUI Depok, sebagai pemimpin pusat.
Pada tahap selanjutnya, pusat aktivitas dan kaderisasi IPNU Garut kemudian berpindah dan berpusat di SMA Ciledug setelah sekolah tersebut berdiri. Di sana, diskusi dan pengajian rutin terus digencarkan, bahkan mendatangkan pembicara dari luar daerah, mulai dari anggota DPRD Jawa Barat hingga pengurus pusat IPNU. Pada masa itu, sekolah-sekolah menjadi basis utama gerakan, di mana para pengurus aktif mendatangi institusi yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga Nahdliyin.
“Basis kekuatan IPNU saat itu ada di sekolah-sekolah. Kami masuk, berinteraksi, dan membangun semangat ke-NU-an serta keilmuan pelajar dari lingkungan pendidikan tersebut,” katanya.
Namun, seiring dengan kembalinya Nahdlatul Ulama ke Khittah 1926, terjadi pergeseran pola gerakan. Fokus kaderisasi mulai melebar dan beralih dari basis sekolah menuju penguatan struktur organisasi di tingkat Majelis Wakil Cabang (MWCNU) serta penguatan basis di lingkungan pesantren.
Meski pola gerakan telah berubah mengikuti dinamika organisasi, KH. Samhari tetap menaruh harapan besar agar semangat kaderisasi di lingkungan sekolah tidak mati. Baginya, sekolah tetap merupakan ruang vital untuk menjaring dan membina generasi muda NU sejak dini.
“Harapan saya, pelajar-pelajar NU yang masih duduk di bangku sekolah, tetap memiliki semangat yang membara untuk aktif dan berproses di IPNU. Di tangan merekalah estafet perjuangan dan pemikiran NU di masa depan akan diteruskan,” ujar KH. Samhari.*
Tinggalkan Balasan