JAKARTA – Skema harga dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia kembali memicu perdebatan sengit. Publik dikejutkan oleh data yang menunjukkan bahwa nilai keekonomian Pertalite (RON 90) justru jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual Pertamax (RON 92).
Anomali ini memunculkan pertanyaan besar mengenai logika penetapan harga dan strategi energi nasional.
Ketua Umum KOPRABU, Purwanto M. Ali, menilai terdapat kejanggalan dalam angka yang disajikan pemerintah. Merujuk pada data per Mei 2026, Pertalite dijual Rp10.000 per liter, namun nilai keekonomiannya diklaim mencapai Rp16.088 per liter. Di sisi lain, Pertamax yang tidak disubsidi negara justru dibanderol Rp12.300 per liter.
“Secara teknis, ini terbalik,” ujar Purwanto Jumat (8/5/2026). Dalam industri migas, BBM dengan oktan lebih tinggi (RON 92) lazimnya lebih mahal karena:
Tingginya biaya produksi bahan bakar berkualitas dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, proses produksi di kilang membutuhkan teknologi yang jauh lebih kompleks untuk menghasilkan angka oktan yang presisi.
Penggunaan campuran bahan tambahan atau aditif dengan kualitas yang lebih baik sangat diperlukan guna menjaga efisiensi serta kebersihan komponen mesin.
Bahan bakar ini dirancang khusus untuk memberikan performa maksimal, terutama dalam mencegah gejala ketukan (knocking) pada kendaraan dengan mesin kompresi tinggi.
Beberapa waktu lalu, Guru Besar ITB sekaligus pakar bahan bakar, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari taktik pemasaran.
Strategi ini dirancang untuk mendorong pengguna Pertalite agar bermigrasi ke Pertamax, terutama seiring dengan penertiban penggunaan barcode subsidi.
“Ini adalah strategi bisnis agar pengguna mau berpindah ke Pertamax,” ungkap Yuswidjajanto.
Dengan menjaga harga Pertamax tetap kompetitif, diharapkan anggaran subsidi negara dapat ditekan dan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
Yuswidjajanto memaparkan fakta penting bahwa harga Pertamax yang rendah saat ini bukan karena subsidi negara melalui APBN, melainkan subsidi internal dari Pertamina. Hal ini berbeda dengan Pertalite yang sepenuhnya merupakan beban subsidi pemerintah.
Skema ini sengaja dijalankan untuk memicu kesadaran masyarakat kelas menengah ke atas agar beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan.
Meski ada alasan strategis, kritik tetap mengalir terkait ketidaksesuaian data dengan fakta pasar internasional. Purwanto (KOPRABU) mendesak pemerintah untuk membuka komponen perhitungan harga keekonomian secara transparan guna menghindari kecurigaan publik.
Ia bahkan mengusulkan agar subsidi dialihkan langsung ke BBM berkualitas tinggi sehingga rakyat bisa menikmati Pertamax dengan harga kisaran Rp6.300 hingga Rp8.800 per liter.
Di sisi lain, Yuswidjajanto mengingatkan masalah klasik subsidi yang salah sasaran. Ia menekankan bahwa reformasi sejati adalah mengubah skema subsidi agar melekat pada subjek (orang yang tidak mampu) daripada pada komoditas (barang) agar tidak terus terjadi kebocoran anggaran.***
Tinggalkan Balasan