Legitimasi Bukan Hanya Prosedur, Tetapi Juga Kepercayaan Publik

|

gugah.co – Direktur Lembaga Kajian Analitika Purwakarta, Agus Sanusi, mengajak masyarakat membaca dinamika isu ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak semata‑mata dari sudut hukum dan politik saja, melainkan juga dari perspektif psikologi masyarakat.

Menurut Agus, legitimasi kekuasaan tidak lahir hanya dari status jabatan yang sudah sah secara prosedural. Masyarakat juga terus menilai bagaimana proses yang melahirkan kekuasaan tersebut berjalan. Ketika proses itu dipersepsikan tidak adil, maka muncul apa yang ia sebut krisis legitimasi psikologis.

Baca Juga:  Persib Bandung Siap Habis-habisan Ladeni Persija Jakarta di Samarinda

“Mau bagaimana pun secara psikologis masyarakat tidak hanya menilai legitimasi dari jabatan yang dimiliki tetapi juga bagaimana proses yang melahirkannya. Dalam hal ini ketika prosesnya dipersepsi tidak adil maka akan terjadi krisis legitimasi psikologis. Artinya orang bisa saja tetap punya jawaban hukum, tetapi penerimaan dan kepercayaan atas kewenangannya turun,” ujar Agus, kepada awak media, belum lama ini.

Ia menekankan bahwa dampaknya tidak berhenti pada sosok individu saja. Apabila persepsi ketidakadilan terus tumbuh, kepercayaan terhadap partai, proses politik, demokrasi, hingga kepercayaan terhadap negara secara keseluruhan dapat melemah.

Baca Juga:  MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Status Wapres Tetap Berlaku

“Kekuasaan mungkin dapat dipertahankan melalui prosedur formal, akan tetapi kepercayaan publik tidak bisa dipaksakan,” tegasnya.

Bagi Agus, yang dipertaruhkan bukan sekadar benar atau salahnya satu isu administratif. Lebih dalam lagi, masyarakat sedang menunggu bukti bahwa demokrasi dan sistem negara berjalan secara adil, transparan, serta dapat dipercaya.

Ketika masyarakat mulai meragukan keadilan suatu proses, maka yang terganggu bukan hanya legitimasi seorang pejabat, tetapi juga fondasi kepercayaan terhadap negara.

Baca Juga:  Guru Al-Hikam Harus Jadi Teladan, Bukan Sekedar Pengajar

Agus juga mengingatkan bahwa persepsi belum tentu sama dengan fakta. Namun bagi kehidupan politik, persepsi yang kuat dapat menjadi realitas sosial yang berpengaruh.

Oleh karena itu, pihak‑pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang terbuka, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan agar keraguan publik tidak semakin meluas.*

gugah.co | Menggerakkan Perubahan

Follow Channel WhatsApp Kami!
Ikuti kami di Google: Google Logo Favoritkan

Artikel Menarik Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Suara Pinggiran