Dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 menandai fase krusial dalam pertarungan makna di panggung politik nasional. Mengusung kerangka kerja Asta Cita sebagai doktrin pembangunan, rezim ini secara konsisten memproduksi narasi keberlanjutan dan akselerasi kesejahteraan. Namun, evaluasi dua tahun kepemimpinan ini memperlihatkan adanya distorsi komunikasi yang akut: retorika strategis di tingkat elite mengalami patahan struktural saat berhadapan dengan realitas empiris di tingkat publik.
Benang merah keterputusan ini berawal dari keberhasilan konsolidasi kekuasaan di tingkat makro. Melalui strategi kooptasi elite dan pembentukan koalisi super gemuk di parlemen, pemerintah berhasil menciptakan konsensus semu. Dalam ilmu komunikasi politik, pendekatan ini efektif meredam kebisingan di kanal politik formal demi menjamin stabilitas tata kelola. Pesan utama mengenai kepastian politik disebarluaskan secara masif ke pasar domestik maupun internasional untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan. Kendati demikian, mereduksi efektivitas kekuasaan semata-mata pada ketiadaan oposisi di Senayan merupakan sebuah kekeliruan metodologis yang fatal.
Aras komunikasi pemerintah seketika kehilangan daya rekatnya ketika berbenturan dengan realitas empiris di tingkat mikroekonomi. Narasi pertumbuhan PDB Triwulan II tahun 2026 yang diklaim stabil di angka 5,29 persen, ditopang oleh lonjakan konsumsi pemerintah hingga 15,97 persen, gagal bertransformasi menjadi makna bersama bagi kesejahteraan warga. Di sinilah terjadi disonansi kognitif: tatkala pemerintah gencar mendiseminasikan program bantuan jangka pendek seperti Makan Bergizi Gratis, kelompok kelas menengah justru mengalami kompresi ekonomi yang parah. Data resmi Badan Pusat Statistik yang divalidasi Mandiri Institute memperlihatkan bahwa populasi kelas menengah menyusut dari 47,85 juta menjadi 46,7 juta jiwa. Artinya, lebih dari 1,15 juta warga terpaksa turun kelas akibat inflasi bahan pangan dan minimnya ketersediaan lapangan kerja formal. Alih-alih merespons dengan insentif struktural, komunikasi kebijakan ekonomi justru terjebak dalam pusaran populisme kesejahteraan yang mengabaikan pemulihan sektor padat karya.
Patahan komunikasi ini kian meruncing tatkala benang merah ditarik ke wilayah pinggiran: krisis kemanusiaan di Papua dan darurat ekologis di Kalimantan. Di Papua, komitmen inklusivitas Asta Cita mengalami alienasi pesan akibat karut-marut penanganan konflik bersenjata. Data organisasi pemantau hak asasi manusia internasional Human Rights Monitor mencatat akumulasi pengungsi internal di Papua telah menembus angka 122.000 jiwa. Pendekatan komunikasi keamanan yang otosentris terbukti gagal menumbuhkan kepercayaan, melainkan memperpanjang trauma kemanusiaan warga lokal. Sementara di Kalimantan, retorika mitigasi perubahan iklim runtuh di hadapan anomali data lapangan. Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat lonjakan ekstrem hingga 13.273 titik panas di Kalimantan Timur, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan luasan area terbakar di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 10.781 hektare. Ketimpangan antara komitmen ekologis di atas kertas dan bencana asap di lapangan memperlihatkan bahwa pesan resmi pemerintah telah mengalami krisis kredibilitas.
Ketika krisis di daerah dan tekanan ekonomi perkotaan terjadi secara simultan, jaring pengaman komunikasi pemerintah ikut runtuh. Alih-alih membuka ruang dialog, yang terjadi justru gejala spiral keheningan. Kritik dari akademisi, pers, dan masyarakat sipil direspons secara defensif atau diredam melalui instrumen hukum yang restriktif. Akibatnya, lingkaran kekuasaan terisolasi dalam sebuah ruang gema yang steril dari umpan balik yang sehat.
Memasuki tahun ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut beranjak dari sekadar performativitas simbolik menuju efektivitas substansial. Untuk menjembatani jurang antara pesan dan kenyataan, pemerintah harus mengeksekusi sejumlah agenda solusi konkret. Negara perlu melakukan reorientasi fiskal dengan mengalihkan sebagian pembiayaan proyek non-prioritas untuk memberi insentif perpajakan dan subsidi energi khusus bagi industri manufaktur, tekstil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah guna menahan laju penurunan kelas menengah dan menciptakan lapangan kerja formal berupah layak. Selain itu, penanganan Papua wajib ditransformasikan melalui pendekatan keamanan insani dengan membentuk tim negosiasi kemanusiaan independen untuk memfasilitasi jeda kemanusiaan dan memprioritaskan pemulihan hak-hak dasar pengungsi internal.
Langkah tegas juga harus diarahkan pada penegakan hukum ekologis berbasis akuntabilitas korporasi, di mana kementerian terkait dan penegak hukum wajib menerapkan audit kepatuhan konsesi secara transparan, menjatuhkan sanksi pencabutan izin serta pemblokiran aset bagi korporasi yang lalai, dan mempublikasikan daftarnya secara terbuka. Terakhir, institusionalisasi umpan balik dan perlindungan kebebasan sipil harus dipulihkan dengan menghapus atau merevisi pasal karet dalam regulasi penyiaran maupun undang-undang informasi elektronik agar forum partisipasi bermakna dapat berfungsi optimal sebagai kontrol kualitas kebijakan.
Pada akhirnya, legitimasi politik sebuah pemerintahan tidak pernah diukur dari keheningan suara kritis di parlemen atau megahnya narasi Asta Cita di ruang-ruang istana. Legitimasi sejati ditentukan oleh seberapa erat kebijakan negara menyambung nyawa, keadilan ekologis, dan kesejahteraan rakyatnya dari Sabang sampai Merauke.
Oleh: Akhmad Rifai – Penulis adalah Program Manager Dignity Politica Indonesia
Favoritkan
Tinggalkan Balasan