Koalisi oposisi diproyeksikan unggul tipis, tetapi belum mengantongi mayoritas parlemen. Partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel berpotensi menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.
GUGAH – Kekuasaan panjang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ujian dalam pemilihan umum pada Selasa, 27 Oktober 2026. Namun, sekalipun kelompok oposisi meraih lebih banyak kursi, pergantian pemerintahan belum tentu terjadi.
Pemilu yang memperebutkan 120 kursi parlemen Israel atau Knesset itu berlangsung di tengah dampak perang di Jalur Gaza, konflik regional, serta meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintahan Netanyahu.
Ini merupakan pemilu pertama Israel sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian diikuti operasi militer besar-besaran Israel di Gaza dan meluasnya konflik bersenjata ke sejumlah negara di Timur Tengah.
Perang di Gaza juga memicu tuduhan genosida terhadap Israel. Persoalan tersebut menjadi bagian dari sorotan internasional terhadap kebijakan pemerintahan Netanyahu.
Menjelang pemungutan suara, persaingan antara koalisi nasionalis-religius pendukung Netanyahu dan kelompok oposisi berlangsung ketat.
Mengutip laporan Al Jazeera yang diterbitkan pada Minggu, 25 Oktober 2026, sejumlah jajak pendapat memproyeksikan blok oposisi memperoleh 52 kursi, sementara kubu Netanyahu diperkirakan mengamankan 50 kursi.
Meski unggul dalam proyeksi, oposisi belum mencapai ambang 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Situasi tersebut membuka peluang bagi partai-partai yang mewakili warga Palestina berkewarganegaraan Israel untuk menjadi penentu arah koalisi.
Dalam sistem parlementer Israel, pemilih menentukan komposisi Knesset, bukan memilih perdana menteri secara langsung. Setelah pemilu, presiden berkonsultasi dengan faksi-faksi parlemen sebelum menunjuk seorang anggota Knesset untuk membentuk pemerintahan.
Artinya, perolehan kursi terbanyak tidak otomatis menjamin sebuah partai atau blok dapat memimpin pemerintahan.
Lantas, bagaimana kemungkinan peta kekuasaan Israel setelah pemilu?
Berikut delapan skenario politik yang dapat terjadi, merujuk pada analisis Al Jazeera.
1. Netanyahu Bertahan sebagai Perdana Menteri
Netanyahu masih memiliki peluang mempertahankan kekuasaannya meskipun koalisi pendukungnya tertinggal dalam jajak pendapat.
Kuncinya terletak pada kemampuan Partai Likud menggalang dukungan dari partai-partai lain untuk membentuk mayoritas di Knesset.
Selama ini, Netanyahu mengandalkan dukungan kelompok sayap kanan jauh, termasuk Partai Jewish Power yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Partai Religious Zionism pimpinan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Dua partai Yahudi ultra-Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism, juga berpotensi menentukan kelangsungan pemerintahannya.
Kedua partai tersebut memiliki sejarah kerja sama dengan Netanyahu, meskipun hubungan politik mereka tidak selalu berjalan mulus. Pada 2025, keduanya kembali menarik dukungan dari koalisi.
Apabila Netanyahu berhasil mempertahankan dukungan sekutu lama sekaligus memperoleh mitra baru, ia tetap dapat membentuk pemerintahan meskipun bloknya tidak meraih kursi terbanyak.
Skenario ini menunjukkan bahwa hasil pemilu belum tentu menjadi akhir kekuasaan Netanyahu.
2. Oposisi Bersatu dan Membentuk Pemerintahan Baru
Peluang pergantian pemerintahan terbuka apabila kelompok oposisi berhasil menyatukan dukungan sedikitnya 61 anggota Knesset.
Pada 26 September 2026, para pemimpin empat kelompok politik oposisi menandatangani kesepakatan untuk tidak saling menyerang menjelang pemilu dan bekerja sama membentuk pemerintahan setelah pemungutan suara.
Keempat kelompok itu adalah Partai Yashar, Partai Demokrat, Partai Yisrael Beytenu, dan aliansi Together.
Mereka memiliki tujuan bersama untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu sekaligus mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis.
Namun, kesepakatan tersebut belum menetapkan siapa yang akan memimpin pemerintahan jika oposisi menang.
Mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar, dipandang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Netanyahu.
Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, yang memimpin aliansi Together bersama Yair Lapid, juga berpeluang menduduki jabatan tersebut.
Tantangan terbesar oposisi bukan sekadar mengungguli Netanyahu dalam pemungutan suara, melainkan memastikan seluruh anggota koalisi dapat mencapai kesepakatan politik.
Perbedaan ideologi dan kepentingan antarkelompok berpotensi menghambat pembentukan pemerintahan baru.
3. Partai Ra’am Menjadi Penentu Koalisi
Partai-partai yang mewakili warga Palestina di Israel berpotensi memegang peranan penting apabila dua blok utama gagal memperoleh mayoritas.
Joint List dan Ra’am diproyeksikan meraih sekitar 13 kursi secara keseluruhan.
Kedua kelompok tersebut mewakili kepentingan politik sebagian warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel, kelompok yang mencakup sekitar 20 persen populasi negara itu.
Ra’am atau United Arab List pernah mencatat sejarah pada 2021 ketika bergabung dalam pemerintahan koalisi yang dipimpin Naftali Bennett.
Langkah tersebut menjadikan Ra’am sebagai partai yang dipimpin warga Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel.
Pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, telah menyatakan keterbukaannya untuk kembali berpartisipasi dalam koalisi jika diperlukan.
Namun, dukungan tersebut berkaitan dengan sejumlah tuntutan politik, termasuk penanganan kejahatan dengan kekerasan di komunitas Palestina serta perbaikan kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif, terutama terkait perumahan.
Persoalannya, sejumlah pemimpin oposisi, termasuk Eisenkot, menolak kemungkinan membentuk pemerintahan bersama partai-partai yang dipimpin warga Arab.
Penolakan tersebut dapat mempersempit pilihan oposisi untuk mencapai mayoritas.
Dengan demikian, meskipun memiliki posisi strategis dalam perhitungan kursi, Ra’am belum tentu dapat mengubah pengaruh elektoralnya menjadi posisi dalam pemerintahan.
4. Pemerintahan Minoritas dengan Dukungan dari Luar Koalisi
Skenario lain adalah terbentuknya pemerintahan minoritas yang tidak menguasai 61 kursi secara langsung, tetapi memperoleh dukungan dari partai-partai di luar kabinet.
Dalam kondisi ini, partai-partai yang mewakili warga Palestina dapat mendukung keberlangsungan pemerintahan tanpa harus bergabung sebagai anggota koalisi resmi.
Joint List, yang mencakup faksi Hadash, Ta’al, dan Balad, telah membuka kemungkinan memberikan dukungan parlementer kepada koalisi anti-Netanyahu.
Bentuk dukungan itu dapat berupa sikap tidak ikut menjatuhkan pemerintahan dalam pemungutan suara tertentu.
Sebagai imbalannya, Joint List menginginkan sejumlah kebijakan, termasuk langkah menuju pembentukan negara Palestina dan pemberantasan kejahatan terorganisasi.
Namun, pemerintahan minoritas memiliki risiko ketidakstabilan yang tinggi.
Tanpa dukungan mayoritas yang solid, perbedaan sikap mengenai anggaran, keamanan, atau kebijakan terhadap Palestina dapat mengancam kelangsungan pemerintahan.
Kondisi tersebut juga membuat partai-partai kecil memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah kabinet dapat terus bertahan.
5. Netanyahu dan Oposisi Membentuk Pemerintahan Persatuan
Apabila persaingan kedua blok berakhir tanpa mayoritas yang jelas, pembentukan pemerintahan persatuan nasional dapat menjadi pilihan.
Model pemerintahan ini melibatkan kelompok-kelompok politik yang sebelumnya saling bersaing untuk membentuk koalisi luas.
Israel memiliki pengalaman menerapkan skema tersebut.
Pada Mei 2020, Netanyahu dan rival politiknya, Benny Gantz, membentuk pemerintahan persatuan setelah tiga pemilu berturut-turut gagal menghasilkan pemerintahan yang stabil.
Namun, kerja sama itu runtuh dalam waktu kurang dari satu tahun.
Situasi serupa kembali terjadi pada 2023, ketika Gantz dan sejumlah anggota partainya bergabung dalam pemerintahan darurat Netanyahu setelah serangan 7 Oktober.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persaingan politik tidak selalu menghalangi pembentukan koalisi bersama.
Meski demikian, pemerintahan persatuan memerlukan kompromi besar, terutama terkait pembagian jabatan, kebijakan keamanan, dan arah pemerintahan.
6. Jabatan Perdana Menteri Dibagi Melalui Sistem Rotasi
Persaingan mengenai siapa yang berhak menjadi perdana menteri juga dapat diselesaikan melalui kesepakatan rotasi jabatan.
Dalam skema ini, dua pemimpin politik menyepakati pembagian masa jabatan sebagai kepala pemerintahan.
Netanyahu dan Gantz pernah membuat kesepakatan serupa pada 2020.
Namun, pemerintahan mereka runtuh sebelum Gantz memperoleh kesempatan menggantikan Netanyahu.
Skema rotasi juga digunakan Bennett dan Lapid ketika membentuk pemerintahan pada Juni 2021.
Bennett lebih dahulu menjabat sebagai perdana menteri. Setelah koalisinya kehilangan mayoritas pada Juni 2022, Lapid mengambil alih jabatan sebagai perdana menteri sementara pada Juli tahun yang sama.
Kesepakatan serupa dapat kembali muncul apabila partai-partai membutuhkan kompromi untuk membentuk pemerintahan.
Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pembagian jabatan tidak otomatis menjamin stabilitas koalisi.
7. Netanyahu Tersingkir, tetapi Kubu Politiknya Tetap Berkuasa
Pergantian perdana menteri tidak selalu berarti pergantian kelompok politik yang mengendalikan pemerintahan.
Apabila negosiasi koalisi terhambat karena penolakan terhadap figur Netanyahu, partai-partai pendukungnya dapat mempertimbangkan kandidat lain dari kubu yang sama.
Pilihan tersebut memungkinkan koalisi nasionalis-religius tetap mempertahankan kekuasaan tanpa Netanyahu sebagai kepala pemerintahan.
Skenario serupa juga dapat terjadi di kubu oposisi.
Apabila partai-partai oposisi gagal menyepakati Eisenkot, Bennett, atau kandidat lainnya, mereka dapat mencari tokoh alternatif yang lebih mudah diterima seluruh mitra koalisi.
Karena itu, pertarungan politik setelah pemilu tidak hanya berkaitan dengan jumlah kursi, tetapi juga penerimaan antarpemimpin partai terhadap calon perdana menteri.
8. Koalisi Gagal Terbentuk, Israel Menggelar Pemilu Lagi
Kemungkinan terakhir adalah seluruh upaya pembentukan pemerintahan menemui jalan buntu.
Apabila tidak ada kandidat yang mampu memperoleh dukungan parlemen yang diperlukan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilihan umum.
Situasi tersebut bukan hal baru dalam politik Israel.
Sepanjang 2019 hingga 2022, negara itu menyelenggarakan lima pemilu akibat persaingan politik dan kesulitan membentuk pemerintahan yang stabil.
Kebuntuan serupa dapat kembali terjadi apabila hasil pemilu menghasilkan kekuatan yang relatif seimbang, sementara partai-partai menolak berkompromi.
Jika pemerintahan baru tidak berhasil dibentuk, Netanyahu dapat tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara sampai pemerintahan pengganti terbentuk.
Dengan demikian, kekalahan dalam perolehan kursi sekalipun tidak serta-merta membuat Netanyahu langsung meninggalkan jabatannya.
Masa Depan Netanyahu dan Kebijakan Israel terhadap Palestina
Pemilu 27 Oktober tidak hanya menjadi ujian terhadap keberlangsungan pemerintahan Netanyahu, tetapi juga menentukan konfigurasi kekuatan politik Israel setelah lebih dari tiga tahun konflik yang bermula dari serangan 7 Oktober 2023.
Namun, pergantian perdana menteri belum tentu menghasilkan perubahan mendasar dalam kebijakan Israel terhadap Palestina.
Sejumlah kelompok oposisi yang berupaya menggantikan Netanyahu juga memiliki pandangan keamanan dan kebijakan terhadap Palestina yang tidak sepenuhnya berbeda dari pemerintah saat ini.
Analisis Al Jazeera pada 12 Oktober 2026 mengutip pandangan sejumlah pengamat bahwa pemerintahan baru, jika terbentuk, kemungkinan menghadapi keterbatasan politik untuk melakukan perubahan besar terhadap kebijakan Israel di Gaza dan Tepi Barat.
Di sisi lain, keterlibatan atau dukungan partai-partai yang mewakili warga Palestina dapat menjadi faktor penting dalam negosiasi pemerintahan, meskipun keberadaannya masih menghadapi penolakan dari sejumlah kekuatan politik utama.
Hasil pemilu pada akhirnya hanya menjadi tahap awal dalam menentukan siapa yang akan memimpin Israel.
Penentu sesungguhnya adalah kemampuan partai-partai mengubah perolehan kursi menjadi koalisi pemerintahan.
Bagi Netanyahu, pertarungan tersebut akan menentukan apakah ia mampu memperpanjang kekuasaannya atau harus menyerahkan jabatan setelah bertahun-tahun mendominasi politik Israel.
Sumber: Al Jazeera, 25 Oktober 2026. Informasi pendukung: Reuters, Associated Press, dan European Parliamentary Research Service.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan