GUGAH – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pelatihan empat bahasa asing secara gratis bagi masyarakat desa mulai November 2026. Program ini menyasar calon pekerja migran Indonesia (PMI), dengan harapan mereka lebih siap menghadapi dunia kerja di luar negeri.
Empat bahasa yang akan diajarkan meliputi Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta setiap camat memilih empat desa sebagai lokasi pelaksanaan program.
Namun, persoalan pekerja migran tidak berhenti pada kemampuan berbahasa. Pemahaman prosedur keberangkatan, kontrak kerja, hak-hak pekerja, hingga perlindungan dari eksploitasi juga menjadi bekal penting sebelum warga berangkat ke negara tujuan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar, mengatakan pelatihan bahasa menjadi salah satu upaya meningkatkan kesiapan warga desa yang ingin bekerja di luar negeri.
Menurut Kim, keterbatasan bahasa dan pemahaman prosedur kerap menjadi kendala yang dihadapi pekerja migran di negara tujuan.
“Penyiapan sumber daya manusia penting karena pekerja migran asalnya dari desa. Mereka ada yang kena masalah di luar negeri karena tidak tahu prosedur, apalagi bahasa,” tutur Kim seusai menghadiri bursa kerja daring di PT Food Packaging Jaya, Kawasan Industri Losarang, Kabupaten Indramayu, Juma (16/10/2026).
Pelatihan tersebut direncanakan berlangsung selama sekitar enam bulan. Tenaga pengajar akan direkrut dari kalangan guru SMA dan SMK di Indramayu maupun instruktur mandiri.
Setiap desa akan memperoleh kuota puluhan peserta. Kegiatan belajar dirancang berlangsung di desa masing-masing agar warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mengikuti pelatihan.
“Pelatihan bahasa asing diberikan gratis supaya sumber daya manusia siap kerja di luar negeri,” ujar Kim.
Pengangguran Desa Jadi Tantangan
Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, rencana tersebut mendapat sambutan positif. Kepala Desa Muntur, Tanuri, mengatakan sejumlah warganya telah bekerja di luar negeri, antara lain sebagai pengasuh bayi atau baby sitter dan pelayan restoran di Arab Saudi serta Taiwan.
Namun, menurut Tanuri, warga yang selama ini berangkat bekerja ke luar negeri belum mendapatkan pelatihan bahasa asing terlebih dahulu.
Ia berharap program Pemprov Jabar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi warga sebelum memasuki lingkungan kerja di negara tujuan.
Tanuri juga menyebut sekitar 10 persen masyarakat Desa Muntur masih menganggur. Sebagian besar di antaranya merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA).
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelatihan keterampilan berpotensi menjadi salah satu jalan untuk memperluas akses kerja bagi masyarakat desa. Meski demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kursus.
Kemampuan bahasa perlu diikuti pemahaman mengenai jalur penempatan resmi, isi kontrak kerja, hak pekerja, serta mekanisme pengaduan ketika menghadapi persoalan di luar negeri.
Publik juga perlu mengetahui bagaimana pemerintah memastikan kualitas pengajaran, menentukan peserta, dan mengukur hasil pelatihan setelah enam bulan berjalan.
Bagi calon pekerja migran, kursus gratis bisa menjadi pintu masuk menuju peluang kerja yang lebih luas. Namun, keterampilan berbahasa semestinya menjadi bagian dari persiapan yang lebih menyeluruh agar warga desa tidak hanya siap berangkat, tetapi juga memahami risiko dan mampu melindungi haknya saat bekerja di luar negeri.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan