GUGAH – Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, perhitungan hak karyawan, serta pemenuhan hak-hak pekerja di RSU Abdul Radjak Purwakarta.
RDP dijadwalkan berlangsung pada Jumat (2/10/2026) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Purwakarta. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Forum Ormas dan LSM Purwakarta dengan melibatkan para pihak terkait.
Menanggapi agenda tersebut, Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta, Muhammad Ali Akbar, menilai persoalan ketenagakerjaan harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama di tengah semakin terbatasnya lapangan pekerjaan.
“Semakin sempit peluang kerja yang tersedia. Kondisi seperti ini tentu menjadi perhatian semua pihak,” ujar Ali Akbar kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memperkuat keberpihakan terhadap penciptaan lapangan kerja melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kinerja pemerintah patut dipertanyakan apabila APBD belum mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat dalam menyediakan kesempatan kerja seluas-luasnya,” katanya.
Ali Akbar berharap persoalan yang akan dibahas dalam RDP dapat diselesaikan secara adil dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta kepastian hukum bagi semua pihak.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari manajemen RSU Abdul Radjak Purwakarta maupun Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait agenda RDP tersebut. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang klarifikasi untuk mencari solusi atas persoalan yang mencuat.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan