GUGAH — Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menegaskan komitmennya untuk mengakhiri dualisme kepengurusan melalui semangat islah (perdamaian). Langkah strategis ini menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Muktamar VIII IPHI yang berlangsung di Hotel Maxone Wahid Hasyim, Jakarta, pada 18–19 September 2026.
Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI, Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si., menyatakan bahwa penyatuan kembali seluruh elemen organisasi merupakan prioritas demi menjaga keutuhan dan keberlanjutan pengabdian IPHI.
“Islah adalah jalan terbaik,” ujar Ahmad Yani di sela-sela agenda Muktamar VIII IPHI.
Langkah menuju rekonsiliasi tersebut telah diupayakan secara intensif oleh jajaran pengurus. Sekretaris Jenderal PP IPHI, Abidin Siregar, mengungkapkan bahwa komunikasi politik dan keumatan terus dibangun dengan berbagai pihak pendukung.
“Kami sudah menemui pemerintah, DPR, pimpinan ormas Islam, dan tokoh-tokoh umat untuk mewujudkan islah ini,” kata Abidin.
Ketua Panitia Muktamar VIII IPHI, H. Gatot Salahudin, menjelaskan bahwa muktamar kali ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan. Forum tertinggi organisasi ini dirancang khusus sebagai wadah konsolidasi nasional, penguatan ukhuwah, serta penegasan semangat rekonsiliasi.
Penerapan semangat perdamaian ini juga tecermin dalam struktur kepengurusan kegiatan. Dalam Panduan Penyelenggaraan Muktamar VIII, panitia dibentuk dengan prinsip islah, yang melibatkan kembali banyak fungsionaris dari Muktamar VII Jakarta tahun 2021.
Muktamar VIII ini dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri atas:
- Pengurus Pusat IPHI
- Utusan Pengurus Wilayah (PW) IPHI Se-Indonesia
- Perwakilan Pengurus Daerah (PD) IPHI
Selain agenda rekonsiliasi, Muktamar VIII juga mengemban sejumlah tugas strategis untuk menentukan arah organisasi selama lima tahun ke depan.
Ketua Steering Committee (SC), Nurhasanah AJ, memaparkan bahwa forum ini bertugas mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, menyempurnakan AD/ART, menyusun Program Umum IPHI periode 2026–2031, serta memilih Ketua Umum Pengurus Pusat dan tim formatur yang baru.
“Keputusan Muktamar VIII akan menentukan arah perjalanan IPHI untuk lima tahun mendatang, sekaligus merumuskan kontribusi nyata organisasi terhadap persoalan keumatan dan kebangsaan,” tegas Nurhasanah.
Ahmad Yani Basuki menambahkan bahwa penyegaran organisasi ini sangat krusial untuk menjawab tantangan internal maupun eksternal yang kian dinamis.
“Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi perlu dilakukan untuk menjawab tantangan luar dan dalam dengan semangat Lillahi Ta’ala demi mewujudkan visi dan misi IPHI,” pungkasnya.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan