GUGAH – Ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya dirasakan oleh wilayah yang berada di sekitar Selat Sunda. Sebaran abu vulkanik dapat menjangkau daerah yang lebih jauh dan memicu gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memilih bergerak lebih awal dengan memperkuat langkah antisipasi sebelum risiko membesar.
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.3/2185/UMUM/2026 tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 119/KS.01.01/DINKES tertanggal 6 September 2026. Melalui surat edaran ini, pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penanggulangan bencana mampu merespons cepat apabila dampak erupsi meluas.
Om Zein menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat terlambat melakukan antisipasi. Menurutnya, kesiapsiagaan jauh lebih penting daripada penanganan setelah dampak terjadi.
“Kita tidak perlu panik, tetapi harus tetap waspada dan siap. Seluruh perangkat daerah harus bergerak sesuai tugasnya masing-masing, terutama dalam memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujar Om Zein, Senin (7/9/2026).
Ia menjelaskan, kesiapsiagaan harus dimulai sejak dini melalui koordinasi antarlembaga, kesiapan fasilitas kesehatan, serta penyampaian informasi yang benar agar masyarakat tidak mudah terpengaruh kabar yang menyesatkan.
“Yang paling penting masyarakat tetap tenang, mengikuti imbauan pemerintah, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, dan memperhatikan kondisi lingkungan. Kita ingin seluruh langkah antisipasi dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.
Surat edaran tersebut menginstruksikan setiap perangkat daerah menjalankan peran sesuai kewenangannya.
Dinas Kesehatan diminta mengaktifkan kesiapsiagaan di seluruh puskesmas, RSUD, pos kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pemerintah juga memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, ambulans, oksigen, pulse oximeter, obat-obatan, masker atau respirator, hingga alat pelindung diri (APD).
Selain menyiapkan layanan, Dinas Kesehatan juga harus melakukan pemantauan dan surveilans harian terhadap potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar mewaspadai infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), iritasi mata, gangguan kulit, dan gangguan kesehatan lainnya.
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan diminta memperkuat perlindungan bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Sekolah juga harus memberikan edukasi mengenai bahaya abu vulkanik dan cara melindungi diri.
Apabila intensitas abu vulkanik meningkat dan kualitas udara memburuk, kepala sekolah di wilayah terdampak diarahkan mempertimbangkan pembelajaran daring dari rumah. Pemerintah juga membuka kemungkinan penyesuaian atau penghentian sementara aktivitas luar ruangan demi menjaga kesehatan peserta didik.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Purwakarta diminta menyiapkan posko, lokasi pengungsian atau ruang aman, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh respons kedaruratan berjalan sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Dinas Lingkungan Hidup mendapat tugas memantau kualitas udara, terutama kadar PM2,5 dan PM10 yang menjadi indikator penting dampak abu vulkanik terhadap kesehatan. Hasil pemantauan akan disampaikan secara berkala dengan berkoordinasi bersama BPBD dan instansi terkait.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan. Dinas Sosial diminta memastikan perlindungan bagi bayi, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, pekerja luar ruangan, serta masyarakat yang memiliki penyakit kronis karena mereka menjadi kelompok yang paling berisiko terdampak paparan abu vulkanik.
Perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diminta menjaga keselamatan lalu lintas serta membersihkan fasilitas umum dan ruas jalan dengan metode yang tidak menyebabkan abu kembali beterbangan sehingga kualitas udara tetap terjaga.
Pemerintah juga menggerakkan camat, kepala desa, dan lurah untuk memantau kondisi wilayah secara berjenjang, menyampaikan informasi langsung kepada warga, serta segera melaporkan apabila terjadi peningkatan kasus kesehatan, gangguan pelayanan publik, maupun keterbatasan logistik kepada Posko BPBD Kabupaten Purwakarta.
Kepada masyarakat, Om Zein kembali mengingatkan agar tidak menganggap remeh potensi dampak abu vulkanik. Ia meminta warga tetap tenang, membatasi aktivitas di luar ruangan jika tidak mendesak, dan mengikuti seluruh informasi resmi dari pemerintah.
“Sekali lagi, jangan panik. Pemerintah daerah bersama seluruh jajaran akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Kebijakan tersebut menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana dimulai dari kesiapan bersama. Ketika pemerintah bergerak lebih awal dan masyarakat disiplin menjalankan imbauan, risiko gangguan kesehatan maupun dampak sosial akibat erupsi dapat ditekan semaksimal mungkin.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan