GUGAH — Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menyatakan sikap tegas menjelang pelaksanaan Muktamar NU. Dalam deklarasi yang dibacakan di Pondok Pesantren Darussalam Sempon, Bringin, Kabupaten Semarang, PWNU Jateng menyerukan agar forum tertinggi organisasi tersebut berlangsung jujur, bersih, terbuka, demokratis, dan beradab.
Sikap itu disampaikan dalam pertemuan PWNU Jawa Tengah bersama Pengurus Cabang NU se-Jawa Tengah sebagai bagian dari persiapan menghadapi Muktamar NU di Lampung Barat.
Dalam deklarasinya, PWNU Jateng menempatkan integritas proses organisasi sebagai isu utama. Mereka menegaskan dukungan terhadap penyelenggaraan Muktamar yang menjunjung keputusan para masyayikh NU serta menjaga kehormatan organisasi.
“Menolak dengan tegas segala bentuk politik uang dalam setiap proses Muktamar,” demikian salah satu poin deklarasi yang dibacakan dalam forum tersebut, dikutip pada Sabtu (22/8/2026).
Tak hanya politik uang, PWNU Jateng juga menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kecurangan, manipulasi, dan penyalahgunaan proses organisasi. Mereka menilai praktik semacam itu berpotensi merusak marwah NU sekaligus menggerus kepercayaan warga nahdliyin terhadap proses pengambilan keputusan organisasi.
PWNU Jateng juga menegaskan pentingnya menjaga martabat Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) sebagai instrumen kehormatan dan kebijakan ulama. Posisi tersebut dinilai harus tetap ditempatkan sebagai bagian penting dalam menjaga arah organisasi.
Poin paling tegas dalam deklarasi itu ditujukan kepada pemerintah. PWNU Jateng meminta Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengingatkan sekaligus melarang aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, maupun pengondisian dalam proses Muktamar, baik dengan mengatasnamakan Istana, Presiden, maupun pemerintah.
“Meminta kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan agar mengingatkan dan melarang aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam Muktamar,” tegas deklarasi tersebut.
Deklarasi itu ditutup dengan penegasan bahwa seluruh sikap tersebut diambil demi kemaslahatan dan keutuhan jam’iyah. Bagi PWNU Jateng, Muktamar bukan sekadar agenda pergantian atau penetapan kepemimpinan, tetapi momentum untuk memastikan proses organisasi tetap berjalan dalam koridor etika, demokrasi, dan kehormatan ulama.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan