GUGAH – Angka di atas kertas inventaris ternyata tak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemkab Purwakarta Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap hal yang mengherankan: di lingkungan Dinas Pendidikan saja, sebanyak 47 unit sepeda motor aset negara tak diketahui rimbanya, dengan nilai total mencapai sekitar Rp770 juta.
Pemeriksaan yang dikerjakan selama 65 hari, dibagi dua tahap pada Februari sampai Maret serta April sampai Mei 2026, membuka celah yang lebih lebar lagi. Kepala Dinas Pendidikan, Sadiyah, M.Pd., membenarkan kondisi itu dan menyatakan tim pelacak telah dibentuk. “Ada yang sedang ditarik kembali dan sudah dibentuk tim yang bertugas menelusurinya,” ujarnya lewat pesan singkat, Kamis (20/8/2026).
Namun persoalan ini ternyata bukan sekadar soal puluhan motor di satu dinas saja. Pada LHP BPK yang sama, gambaran keseluruhan jauh lebih besar dan menggelisahkan: tercatat total 886 unit kendaraan dinas raib tanpa jejak dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Purwakarta. Rinciannya: 99 mobil, 325 sepeda motor, dan tak kurang dari 462 sepeda. Jika dijumlahkan, nilainya melonjak hingga Rp23,59 miliar.
Kendaraan-kendaraan itu seolah lenyap ditelan bumi, padahal seharusnya tercatat rapi, terawat, dan digunakan untuk menunjang pelayanan publik. Pemeriksaan menyasar hampir seluruh instansi utama, mulai dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, DPUTR, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
Hasilnya? Banyak lembar kosong, banyak tanda tanya besar, seolah buku inventaris hanya dirapikan saat ada petugas pemeriksa datang, lalu dibiarkan tertidur lelap kembali di lemari arsip.
Kekacauan tak berhenti pada soal keberadaan saja. Masalah administrasi ikut terurai berantakan: ada 35 kendaraan yang tak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan, seolah-olah “warga tak punya identitas”. Tercatat pula 3 unit motor bernilai lebih dari Rp100 juta yang dilaporkan dicuri, namun berhenti begitu saja di laporan tanpa tindak lanjut jelas.
Belum lagi 15 kendaraan yang berpindah tangan antar dinas tanpa surat perintah resmi, persis seperti meminjam barang antar tetangga tanpa catatan. Lebih ironis lagi, ditemukan 3 unit kendaraan yang justru dipakai pihak luar atau pegawai yang sudah lama pensiun.
BPK pun mencatat dengan nada prihatin: pengelolaan aset ini masih jauh dari tertib, pencatatan kerap digabung-gabungkan sehingga sulit dilacak satu per satu, persis seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Rekomendasi pun disampaikan dengan tegas: lakukan inventarisasi ulang menyeluruh, libatkan pengawas, keuangan, dan pimpinan satuan kerja, jaga aset yang tersisa dengan ketat, serta tindak tegas pelanggaran sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola aset dan keuangan daerah Pemda Purwakarta belum memberikan penjelasan resmi. Entah mereka sedang sibuk menelusuri jejak ke seantero desa, atau sedang menyusun lembaran lama yang terselip entah di mana, masyarakat berharap ratusan aset rakyat itu tak sekadar menjadi catatan di buku kenangan.*
Favoritkan
Tinggalkan Balasan