GUGAH — Polemik berlarut-larut terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atas nama Yayasan Fitri Handini mencapai titik didih. Kendati terbukti tidak mengantongi perizinan dasar serta mengabaikan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak-Juknis) Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI), dapur tersebut diketahui tetap beroperasi bebas tanpa ada penindakan konkret dari otoritas terkait.
Sikap abai pemerintah daerah memuncak pada hari ini, Jumat (14/8/2026). Ketua Juang Muda Cianjur (JMC), Abdul Aziz, bersama jajaran pengurus JMC mendatangi Kantor Sekretariat SATGAS MBG Kabupaten Cianjur untuk menindaklanjuti Surat Audiensi Resmi yang telah dilayangkan sebelumnya. Namun, agenda diplomasi formal tersebut berujung kekecewaan mendalam akibat sikap mangkir massal dari jajaran instansi kunci.
Dari jajaran pihak terkait yang dicantumkan dalam tembusan surat audiensi, meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Ketua SATGAS MBG Kabupaten Cianjur, Koorwil BGN Kabupaten Cianjur, hingga pihak Mitra/Yayasan Dapur Fitri Handini, tak satu pun pimpinan maupun perwakilan berwenang yang hadir. Pertemuan tersebut hanya ditemui oleh satu orang staf sekretariat dengan dalih para pejabat terkait sedang menjalankan tugas Work From Home (WFH).
Dalam tanggapannya, pihak Sekretariat SATGAS MBG berdalih telah melakukan pemanggilan terhadap pihak Kepala Dapur, Korcam BGN Kecamatan Warungkondang, serta Camat Warungkondang. Namun, JMC menilai langkah tersebut hanyalah formalitas belaka tanpa bobot penegakan hukum administrasi.
Hal ini terbukti dari tidak tersedianya dokumen legalitas seperti Berita Acara Pemeriksaan/Pertemuan, serta tidak adanya surat kesepakatan tertulis atas pemanggilan tersebut. Penanganan konflik sejauh ini hanya dilakukan secara lisan tanpa kepastian hukum. Ketika didesak mengenai sanksi administratif, pihak Satgas beralasan baru akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) yang dokumennya masih berbentuk draf dan dijanjikan baru selesai pada Selasa mendatang.
“Ini adalah bentuk pelecehan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan keselamatan publik. Bagaimana mungkin sebuah dapur program nasional yang berdampak langsung pada gizi anak bangsa dibiarkan beroperasi tanpa izin dasar dan menabrak juknis BGN RI, sementara SATGAS MBG justru terkesan pasif, berlindung di balik dalih WFH, dan hanya menghasilkan komitmen lisan tanpa dokumen resmi?” tegas Abdul Aziz, Ketua JMC.
Melihat ketidakseriusan, tumpulnya penegakan aturan, dan mandeknya transparansi di tubuh SATGAS MBG Kabupaten Cianjur, Juang Muda Cianjur secara resmi mengambil sikap tegas dan menyerukan konsolidasi gerakan.
Apabila penindakan tegas dan penutupan sementara operasional SPPG Dapur MBG Yayasan Fitri Handini tidak segera dieksekusi, maka JMC akan melayangkan aksi unjuk rasa secara langsung.
“Kami tidak akan membiarkan hukum dan regulasi BGN RI diabaikan begitu saja. Karena diplomasi dan ruang audiensi diabaikan secara infantil oleh para pejabat berwenang, maka JMC memastikan akan mengambil jalur jalanan. Selasa, 19 Agustus 2026, kami akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Kantor SATGAS MBG Kabupaten Cianjur dengan melipatgandakan jumlah massa aksi!” pungkas Abdul Aziz.
JMC mendesak SATGAS MBG dan BGN Kabupaten Cianjur serta Dinas/OPD teknis terkait, terkhusus Satpol PP Kabupaten Cianjur, untuk tidak membiarkan pelanggaran perizinan ini terus berlangsung dan segera menyegel operasional dapur tersebut demi menjamin keabsahan hukum serta keselamatan penerima manfaat program MBG di Kabupaten Cianjur.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan