GUGAH – Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Purwakarta menghadapi kenyataan pahit pada tahun ajaran 2026/2027. Jumlah peserta didik baru terus merosot, bahkan ada sekolah yang hanya menerima lima siswa. Kondisi ini menjadi sinyal semakin beratnya tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan swasta di tengah perubahan sistem penerimaan murid dan dinamika demografi.
Salah satu sekolah yang terdampak adalah SMK Taruna Sakti Purwakarta. Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027, sekolah tersebut hanya memperoleh lima peserta didik baru. Kondisi serupa juga dialami SMEA Bina Budi Purwakarta yang hanya menerima sembilan siswa.
Ketua Yayasan SMK Taruna Sakti Purwakarta, M. Magfur, mengaku prihatin dengan penurunan jumlah pendaftar. Meski demikian, pihaknya tetap bersyukur atas kepercayaan masyarakat yang masih memilih sekolah tersebut.
“Dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 ini, jumlah pendaftar di SMK Taruna Sakti hanya lima siswa. Kami tetap bersyukur dan berharap ke depan semakin banyak masyarakat yang memilih melanjutkan pendidikan di SMK Taruna Sakti,” kata M. Magfur, Kamis (16/7).
Menurut Magfur, sekolah swasta saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat, khususnya pada jenjang pendidikan kejuruan. Karena itu, yayasan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pembelajaran, pelayanan kepada siswa, serta kompetensi lulusan agar mampu bersaing dan kembali memperoleh kepercayaan masyarakat.
Fenomena minimnya jumlah siswa baru ini dinilai bukan hanya dialami satu atau dua sekolah, melainkan menjadi persoalan yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan swasta di Purwakarta.
Pengamat pendidikan, Asep Mulyana, menilai menurunnya jumlah peserta didik dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan jumlah penduduk usia sekolah hingga kebijakan penerimaan murid yang masih menyisakan persoalan.
Menurut Asep, penurunan angka kelahiran dalam beberapa tahun terakhir berdampak langsung terhadap berkurangnya jumlah anak usia sekolah, terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari keberhasilan program keluarga berencana (KB) yang secara perlahan mengurangi jumlah calon peserta didik.
Selain itu, perpindahan penduduk dari desa ke kawasan perkotaan juga turut memengaruhi distribusi siswa. Banyak keluarga memilih menetap di daerah yang lebih dekat dengan pusat ekonomi sehingga sekolah-sekolah di wilayah pinggiran kehilangan calon peserta didik.
Asep juga menyoroti perubahan pilihan pendidikan di kalangan masyarakat. Sebagian orang tua kini lebih memilih menyekolahkan anak ke pondok pesantren, khususnya pesantren salaf yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Sementara pesantren modern dinilai tidak terlalu berdampak karena tetap mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama.
Pada jenjang SMA, SMK, dan MA, Asep menilai persoalannya bukan semata-mata kekurangan lulusan SMP. Jumlah lulusan dinilai masih cukup untuk memenuhi daya tampung sekolah menengah. Namun, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri membuat sekolah swasta kesulitan memperoleh peserta didik.
“Masih ada pola pikir masyarakat yang menganggap sekolah negeri lebih menarik karena biaya pendidikannya lebih ringan. Akibatnya, sekolah swasta di beberapa daerah kesulitan mendapatkan peserta didik,” kata Asep Mulyana.
Ia juga mengkritisi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai masih terlalu rumit bagi sebagian masyarakat. Meski proses pendaftaran berbasis daring memberikan kemudahan, tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses teknologi digital.
Menurut Asep, pembenahan dunia pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan sistem penerimaan murid. Pemerintah juga perlu memastikan jabatan strategis di sektor pendidikan diisi oleh figur yang memiliki pengalaman langsung sebagai guru, kepala sekolah, maupun pengawas sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Di sisi lain, ia mengingatkan sekolah swasta agar tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Peningkatan mutu pendidikan, pelayanan, inovasi pembelajaran, serta pembangunan citra positif harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing di tengah semakin ketatnya kompetisi memperoleh peserta didik.
Asep menegaskan, keberadaan sekolah swasta tetap memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional. Tanpa dukungan sekolah swasta, pemerintah tidak akan mampu menampung seluruh peserta didik setiap tahun.***
Tinggalkan Balasan