GUGAH – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail, menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat memerlukan kehadiran negara melalui regulasi yang kuat serta pendekatan yang menyentuh akar persoalan, yaitu pemenuhan hak ekonomi dan penguatan nilai-nilai agama secara beriringan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasbullah saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sapa Warga Berbasis Budaya bertajuk “Pewarisan Nilai-nilai Budaya Sunda dalam Penguatan Nilai-nilai Luhur Anak dan Keluarga” yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2026 di Kota Bandung, Minggu (28/6/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded, tersebut menjadi ruang dialog lintas sektor dalam membahas berbagai persoalan sosial yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya tingginya angka penyalahgunaan narkotika, penyebaran HIV, hingga isu orientasi dan perilaku seksual menyimpang (OPSM). Dialog turut menghadirkan unsur pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan instansi vertikal.
Dalam forum tersebut, Hasbullah menegaskan bahwa setiap upaya penyusunan regulasi harus dibangun di atas landasan hukum yang kuat serta selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat norma hukum nasional yang secara eksplisit mendefinisikan orientasi maupun perilaku seksual menyimpang sehingga diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan.
“Harmonisasi regulasi menjadi penting agar setiap kebijakan yang lahir tidak hanya menjawab aspirasi masyarakat, tetapi juga memiliki kepastian hukum serta tetap menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Hasbullah.
Ia menambahkan bahwa apabila suatu pengaturan akan dibentuk, maka idealnya memiliki dasar hukum yang lebih kuat sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak dan tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.
Lebih lanjut, Hasbullah menawarkan dua strategi yang dinilai mampu menjadi langkah komprehensif dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Strategi pertama, negara harus hadir melalui kebijakan dan regulasi yang mampu mencegah sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial. Kehadiran negara menjadi bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menciptakan ketertiban sosial melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum.
“Negara harus hadir dalam kebijakan dan regulasi untuk mencegah maupun menjawab berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat,” tegasnya.
Strategi kedua, menurut Hasbullah, adalah pendekatan pemenuhan hak ekonomi dan penguatan nilai-nilai agama yang harus berjalan secara paralel. Ia menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi keluarga dan penguatan nilai moral maupun spiritual merupakan fondasi penting dalam membangun karakter masyarakat serta mencegah munculnya berbagai persoalan sosial.
“Pendekatan pemenuhan hak ekonomi dan penguatan nilai-nilai agama harus berjalan beriringan. Keduanya menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang tangguh, masyarakat yang berkarakter, serta kehidupan sosial yang harmonis,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded, menyampaikan bahwa kompleksitas persoalan sosial di Jawa Barat memerlukan perhatian serius melalui pembentukan regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap ketahanan keluarga. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Raden Vini Adiani Dewi, menekankan pentingnya pembangunan karakter sejak dini melalui penguatan keluarga, pendidikan, dan kesehatan sebagai langkah preventif.
Forum dialog tersebut juga dihadiri puluhan organisasi kemasyarakatan yang menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mengkaji pembentukan regulasi terkait persoalan tersebut sebagai bagian dari ikhtiar bersama memperkuat ketahanan keluarga dan kehidupan bermasyarakat.
Melalui forum ini, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses harmonisasi regulasi agar setiap kebijakan yang lahir memiliki kepastian hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta mampu menjawab berbagai tantangan sosial melalui pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkeadilan.*
Tinggalkan Balasan