GUGAH – Munculnya 398 kasus HIV baru di Kota Bekasi menjadi perhatian serius berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menegaskan bahwa angka tersebut tidak boleh dipandang sebagai data statistik semata, melainkan alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pencegahan HIV/AIDS yang selama ini berjalan.
Menurut Wildan, keberhasilan program penanggulangan HIV tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus terlihat dari kemampuan menekan angka kasus baru di masyarakat.
“Jangan hanya berhenti pada penyampaian data. Yang lebih penting adalah mengapa kasus baru masih terus muncul dan apakah program pencegahan yang selama ini dijalankan sudah efektif atau belum. Ini harus dievaluasi secara jujur dan menyeluruh,” tegas Wildan.
Ia menilai Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan perlu melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh program sosialisasi, edukasi, serta pencegahan HIV/AIDS yang telah dilaksanakan selama ini. Evaluasi tersebut harus mencakup efektivitas metode penyuluhan, ketepatan sasaran program, serta jangkauan edukasi kepada kelompok masyarakat yang rentan, mulai dari generasi muda, komunitas berisiko, lingkungan pendidikan, hingga masyarakat umum.
Selain Dinas Kesehatan, Wildan juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap efektivitas koordinasi dan program yang dijalankan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi. Menurutnya, keberadaan KPA sebagai lembaga yang secara khusus dibentuk untuk mengoordinasikan upaya penanggulangan HIV/AIDS harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka penularan baru.
Wildan menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan peningkatan kasus HIV di Kota Bekasi. Ia juga mendorong adanya penguatan dukungan anggaran bagi program HIV/AIDS, khususnya pada aspek promotif dan preventif.
“Kami mendorong adanya penguatan anggaran untuk program HIV/AIDS di Kota Bekasi, terutama pada upaya promotif dan preventif. Jangan sampai sebagian besar sumber daya habis untuk penanganan ketika kasus sudah terjadi, sementara edukasi dan pencegahan yang menjadi garda terdepan justru kurang mendapat perhatian,” katanya.
Menurutnya, investasi pada program edukasi, sosialisasi, deteksi dini, serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat akan jauh lebih efektif dalam menekan laju penularan HIV dibanding hanya berfokus pada penanganan kasus yang sudah ada.
Wildan juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga, sekolah, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan HIV. Ia menilai persoalan HIV tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut pendidikan, pembinaan karakter, dan ketahanan sosial masyarakat.
“Kami tidak ingin Kota Bekasi hanya sibuk mengobati, tetapi terlambat dalam mencegah. Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Generasi muda harus mendapatkan edukasi yang tepat agar terhindar dari perilaku berisiko yang dapat mengancam masa depan mereka. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah hasil nyata berupa penurunan kasus dan perlindungan yang lebih kuat bagi generasi muda Kota Bekasi,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi, lanjut Wildan, akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Dinas Kesehatan dan KPA Kota Bekasi terkait tren peningkatan kasus HIV, efektivitas program pencegahan yang telah dijalankan, serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk menekan angka penularan di masa mendatang. ***
Tinggalkan Balasan