GUGAH – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat. Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati.
Pernyataan itu disampaikan Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026), menyusul rangkaian aksi mahasiswa yang digelar di sejumlah titik, di antaranya di depan Gedung DPRD Jawa Barat hingga kawasan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Menurut Dedi, pemerintah tidak mempermasalahkan aksi unjuk rasa selama berlangsung secara tertib dan bertujuan menyampaikan gagasan maupun kritik yang membangun. Ia menilai kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
“Ya setiap orang punya kebebasan untuk mengekspresikan gagasannya, pikirannya, dan kritiknya di depan umum,” ujar Dedi.
Dalam sepekan terakhir, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Aksi yang berlangsung sejak 11 hingga 18 Juni 2026 itu melibatkan berbagai organisasi kemahasiswaan.
Salah satu aksi yang mendapat perhatian publik digelar oleh Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) pada Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta agar setiap program strategis nasional disusun berdasarkan kajian akademik dan riset yang matang.
Mereka juga menilai sejumlah program pemerintah terkesan dilaksanakan secara terburu-buru serta mendorong penerapan prinsip good governance dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Dedi mengimbau mahasiswa untuk tetap menjaga suasana kondusif saat menyampaikan aspirasi. Menurutnya, kritik akan lebih bernilai apabila disertai gagasan dan solusi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
“Yang penting demonstrasinya berjalan dengan baik, tuntutannya disampaikan secara terbuka kemudian juga konstruktif. Kami enggak ada problem, kan sudah biasa ada demo,” katanya.
Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan terus mengawal jalannya aksi demonstrasi di Jawa Barat. Kepolisian bersama TNI menyatakan komitmennya untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Karena itu, kehadiran aparat bukan untuk membatasi ruang berekspresi, melainkan memastikan aksi berlangsung aman, tertib, dan damai.
Menurutnya, pengamanan dilakukan agar peserta aksi dapat menyampaikan aspirasinya tanpa gangguan, sekaligus mengantisipasi adanya pihak-pihak yang mencoba memprovokasi atau menimbulkan kericuhan.
“Intinya kami dari kepolisian dibantu aparat keamanan lainnya berkewajiban menjaga seluruh elemen masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan gunakan hak demokrasinya dengan baik sesuai ketentuan,” ujar Rudi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama aparat keamanan berharap rangkaian demonstrasi mahasiswa dapat terus berlangsung secara damai tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Di tengah meningkatnya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, ruang dialog yang sehat dinilai menjadi kunci agar aspirasi publik dapat tersampaikan secara efektif sekaligus menjaga stabilitas daerah.***
Tinggalkan Balasan