GUGAH – Ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mulai bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026).
Sebelum berangkat, massa aksi berkumpul di Lapangan Parkir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok. Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kondisi ekonomi nasional dan berbagai kebijakan pemerintah.
Para mahasiswa berangkat menggunakan angkutan kota (angkot) dan bus. Selain mengangkut peserta aksi, beberapa angkot juga disiapkan untuk membawa tim medis beserta perlengkapan kesehatan sebagai bentuk antisipasi selama demonstrasi berlangsung.
Peserta aksi tampak mengenakan almamater kuning khas Universitas Indonesia, sementara sebagian lainnya memakai pakaian berwarna hitam.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat, mulai dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan pekerjaan, hingga tingginya angka pengangguran.
“Lapangan pekerjaan semakin sempit, harga-harga terus naik, sementara masyarakat, termasuk kalangan menengah ke bawah, masih dibebani berbagai kewajiban. Karena itu kami menuntut pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk mengambil langkah nyata,” ujar Yatalathof.
Selain menyoroti persoalan ekonomi, mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan berbagai program yang dinilai membebani anggaran negara.
“Kami meminta pemerintah menghentikan program-program yang dinilai memboroskan anggaran serta berhenti mengelak dan mengakui kondisi ekonomi yang saat ini sedang dihadapi masyarakat,” katanya.
Yatalathof memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa diberangkatkan dari kawasan Depok. Jumlah peserta diperkirakan bertambah hingga sekitar 3.000 orang setelah bergabung dengan massa dari berbagai perguruan tinggi lainnya.
Aksi di Bundaran HI dijadwalkan berlangsung mulai siang hari dengan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah terkait persoalan ekonomi, lapangan kerja, dan kebijakan publik.***
Tinggalkan Balasan