ADA ironi yang terasa getir di udara Purwakarta. Di saat sebagian warga harus berjuang mengumpulkan uang untuk sekadar membawa pulang jenazah keluarga tercinta, di saat fiskal daerah sedang berjuang keras, terbayang 30 orang wakil rakyat kita sedang menikmati angin sepoi di Pulau Dewata.
Kunjungan kerja, begitu istilah resminya terdengar sangat penting dan mendesak.
Pertanyaannya sederhana saja: apa yang istimewa dari Bali hingga menjadi satu-satunya tempat yang mampu memberikan inspirasi regulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
Apakah udara di sana mengandung rumus ajaib yang tidak dimiliki kota-kota lain di Jawa Barat? Atau mungkin pemandangannya yang menenangkan membuat pikiran lebih jernih dibandingkan jika duduk di ruang rapat sendiri?
Sungguh alasan yang indah: belajar penyusunan regulasi. Seolah-olah regulasi itu adalah resep masakan rahasia yang hanya bisa dipelajari dengan datang langsung ke lokasi. Bukankah dokumen, studi banding daring, atau kunjungan ke daerah yang berdekatan cukup untuk hal semacam ini?
Rakyat memang tidak keberatan dikunjungi. Tapi sayangnya, yang dikunjungi justru tempat wisata. Rakyat memang tidak keberatan didengar. Tapi sayangnya, yang didengar justru keinginan diri sendiri.
Surat tugas memang sudah tertanda tangan. Kegiatan pun tercatat resmi. Foto-foto pasti akan terpajang rapi di laporan. Namun ada satu hal yang tidak bisa difoto: kepekaan nurani.
Sangat mudah berkata, “Ini kegiatan resmi.” Lebih sulit menjawab: “Apa manfaatnya yang nyata?” Sangat mudah bersembunyi di balik prosedur lengkap. Lebih sulit menjelaskan mengapa harus jauh-jauh ke sana.
Jangan heran jika rakyat mulai sinis. Karena di mata warga yang berjuang setiap hari, perjalanan dinas yang tidak jelas urgensinya terasa sangat mirip dengan liburan yang dibayari mereka.
Dan yang paling menyedihkan: rakyat tidak bisa menolak “tamu” yang datang mengambil uang mereka, lalu pergi ke tempat yang indah tanpa pernah benar-benar memikirkan mereka.
Semoga laporan hasil kunjungan nanti seindah pemandangan yang disaksikan di sana. Karena jika tidak, yang terlihat hanyalah satu hal: rakyat berhemat, pejabat berwisata, atas nama tugas negara.*
Agus M. Yasin
Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan