GUGAH – Persoalan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat yang merujuk pada dasbor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 8 Oktober 2026, sebanyak 508.615 anak tercatat masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Jumlah tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka ATS tertinggi di Indonesia.
Besarnya angka tersebut menjadi perhatian serius karena persoalan anak tidak sekolah tidak hanya mencakup mereka yang berhenti di tengah jenjang pendidikan. Kategori ATS juga meliputi anak yang belum pernah mengenyam pendidikan serta lulusan yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.
Meski masih berada pada angka lebih dari setengah juta, jumlah ATS di Jawa Barat sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Data pemerintah daerah mencatat angka tersebut berkurang sebanyak 138.989 anak atau sekitar 21,46 persen, dari sebelumnya 647.604 anak.
Penurunan itu menjadi capaian dalam upaya memperluas akses pendidikan. Namun, masih tersisanya 508.615 anak yang belum mengakses pendidikan menunjukkan bahwa upaya penanganan membutuhkan langkah berkelanjutan dan keterlibatan berbagai pihak.
Secara nasional, persoalan serupa juga masih menjadi tantangan besar. Dasbor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mencatat jumlah Anak Tidak Sekolah mencapai 3.966.858 anak.
Angka tersebut terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu tetapi tidak melanjutkan ke tingkat berikutnya. Data ini memperlihatkan bahwa persoalan ATS memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tidak bisa disamaratakan.
Di Jawa Barat, upaya penanganan ATS terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, satuan pendidikan, Kementerian Agama, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah juga didorong melakukan pemetaan agar anak-anak yang masuk kategori ATS dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Tantangan tersebut semakin penting mengingat setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda. Anak yang belum pernah bersekolah membutuhkan pendekatan berbeda dengan mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus dari jenjang sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah menetapkan target bebas Anak Tidak Sekolah atau Zero ATS pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen memperluas layanan pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal, agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar sesuai kondisi dan kebutuhannya.
Dengan jumlah ATS yang masih mencapai ratusan ribu, pekerjaan pemerintah tidak cukup hanya menurunkan angka dalam pendataan. Upaya yang lebih mendasar adalah memastikan anak-anak yang telah teridentifikasi benar-benar kembali memperoleh layanan pendidikan.
Penanganan yang tepat sasaran, penguatan pendidikan kesetaraan, serta koordinasi hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa menjadi bagian penting untuk mengejar target tersebut. Sebab, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya sekolah yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari haknya untuk belajar.***






Tinggalkan Balasan