GUGAH — Persoalan undangan peserta mencuat menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mengaku belum menerima undangan resmi untuk mengikuti Muktamar.
Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Maarif mengatakan hingga Sabtu (22/8/2026), dirinya belum menerima undangan sebagai peserta Muktamar.
“Kami belum ada menerima undangan itu. Tapi tidak tahu nanti saya cek lagi, kalau saya belum menerima undangan peserta Muktamar,” kata Kyai Samsul saat dihubungi melalui telepon.
Menurut Kyai Samsul, undangan peserta semestinya disampaikan melalui mekanisme yang jelas dan patut. Ia menilai tidak etis apabila peserta justru diminta mengambil sendiri undangan di tempat tertentu.
“Undangan harus diberikan kepada peserta sebagaimana mestinya. Kalau undangan harus diambil di suatu tempat oleh peserta, itu tidak etis,” ujarnya.
Meski demikian, Kyai Samsul meyakini panitia telah menyiapkan mekanisme distribusi undangan. Ia menyebut undangan dapat disampaikan secara elektronik, dikirim ke kantor PWNU atau PCNU, maupun melalui aplikasi Digdaya.
“Saya yakin panitia membagikan undangan peserta sesuai prosedur. Bisa lewat elektronik, dikirim ke kantor PWNU atau PCNU atau melalui Aplikasi Digdaya,” katanya.
Kyai Samsul juga menaruh kepercayaan terhadap profesionalitas panitia dalam menjaga proses Muktamar tetap berjalan objektif. Ia berharap distribusi undangan tidak diarahkan untuk menguntungkan salah satu calon.
“Tapi saya yakin panitia bekerja secara profesional, tidak mengarahkan kepada salah satu calon tertentu,” tegasnya.
Sementara itu, persoalan serupa juga disampaikan PWNU Jawa Barat. Ketua PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, membenarkan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima undangan resmi.
“Belum terima undangan,” kata Kyai Juhadi saat dihubungi awak media.
Kyai Juhadi menyebut registrasi peserta dijadwalkan pada 27 Agustus. Sementara pembukaan Muktamar diperkirakan berlangsung pada malam harinya atau 28 Agustus.
“Tanggal 27 registrasi, mungkin pembukaan kalau nggak 27 malam berarti 28 pagi,” ujarnya.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, belum diterimanya undangan oleh dua PWNU tersebut menjadi catatan tersendiri bagi panitia. Kepastian distribusi undangan penting untuk memastikan peserta memiliki informasi yang jelas mengenai registrasi, jadwal, serta mekanisme keikutsertaan dalam forum tertinggi NU tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari panitia Muktamar terkait alasan PWNU DKI Jakarta dan PWNU Jawa Barat belum menerima undangan peserta.***
Favoritkan
Tinggalkan Balasan