Rais Aam merupakan salah satu posisi tertinggi dalam struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Jabatan ini tidak sekadar administratif, tetapi melekat dengan otoritas keagamaan, moral, dan spiritual yang menjadi rujukan bagi warga Nahdliyin.
Karena itu, menyematkan narasi politik seperti “paket yang didukung Istana” dalam kontestasi pemilihan Rais Aam perlu dipertanyakan. Narasi semacam itu berisiko mereduksi marwah ulama sekaligus menempatkan PBNU seolah-olah berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif.
Secara historis dan sesuai khittahnya, NU merupakan bagian penting dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki posisi independen. Hubungan PBNU dengan pemerintah idealnya dibangun sebagai kemitraan yang sejajar antara organisasi masyarakat dan negara, bukan hubungan subordinatif.
Mandat Rais Aam juga jauh melampaui kepentingan politik lima tahunan. Ia membawa tanggung jawab keagamaan dan moral yang tidak semestinya diukur berdasarkan kedekatan dengan penguasa.
Karena itu, para pendukung kandidat dalam kontestasi internal NU sebaiknya tidak menjadikan “restu Istana” sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas. Klaim semacam itu justru dapat menimbulkan kesan bahwa legitimasi seorang ulama ditentukan oleh dukungan kekuasaan, bukan oleh ilmu, integritas, keteladanan, dan pengabdian kepada umat.
Kontestasi kepemimpinan NU semestinya menghadirkan adu gagasan tentang masa depan organisasi, penguatan khidmat kepada umat, serta kemampuan menjaga tradisi dan independensi NU. Bukan berubah menjadi arena adu klaim tentang siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.
NU sendiri memiliki mekanisme internal dalam menentukan kepemimpinannya melalui tradisi musyawarah dan mekanisme organisasi yang telah dibangun. Karena itu, opini atau klaim sepihak yang mengaitkan kandidat dengan dukungan penguasa justru berpotensi mengerdilkan proses internal tersebut.
Rais Aam tidak seharusnya dinilai dari seberapa dekat dirinya dengan pemerintah. Otoritas keagamaan dan moral seorang ulama memiliki ukuran yang jauh lebih mendasar: keluasan ilmu, keteladanan, integritas, serta kemampuan menjaga amanah umat.
Menolak narasi “paket dukungan Istana” bukan berarti memusuhi pemerintah. Sebaliknya, sikap kritis dan proporsional terhadap kekuasaan merupakan bagian dari upaya menjaga independensi organisasi sekaligus martabat ulama.
PBNU membutuhkan kepemimpinan yang mampu berdiri tegak di tengah masyarakat, berdialog dengan pemerintah tanpa kehilangan sikap kritis, serta menjaga NU agar tidak terseret menjadi instrumen kepentingan politik tertentu.
Pada akhirnya, marwah Rais Aam dan PBNU bukan terletak pada kedekatannya dengan Istana, melainkan pada kemampuannya menjaga amanah keagamaan, moral, dan kebangsaan. Rais Aam adalah pemandu umat. Karena itu, posisinya semestinya berdiri di atas kepentingan semua golongan, bukan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan politik mana pun.
Oleh: HM. Zahrul Azhar As’ad M.Kes – Penulis adalah Sekjen Gernas Ayo Mondok
Favoritkan
Tinggalkan Balasan