MUSDA atau Musyawarah Daerah sebuah partai adalah peristiwa yang rutin terjadi. Setiap AD/ART partai mengamanatkan rutinitas itu sebagai mekanisme baku pergantian kepemimpinan dan tour of duty para kader partainya.
Fenomena ini sebentar lagi terjadi dalam tubuh DPD Golkar Purwakarta. Musda kali ini ibarat operasi besar yang harus dijalani oleh seorang pasien pasca mengalami kecelakaan lalu lintas.
Kita ketahui, partai berlambang pohon beringin itu mengalami kekalahan yang sangat telak. Tak tanggung-tanggung, sebuah anomali terjadi. Yakni, kekalahan pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah sekaligus.
Tak pelak, bekas rumah politik Gubernur Jawa Barat tersebut harus berbenah secara besar-besaran. Mesin partai dari mulai pengurus kabupaten, pengurus kecamatan sampai pengurus desa dan kelurahan diharuskan melakukan refleksi ke dalam tubuh masing-masing.
Musda adalah arena konstitusional untuk melakukan refleksi tersebut. Seluruh pengurus dan kader harus bercermin sambil disertai pertanyaan “Apakah masih sanggup menjaga pohon beringin atau tidak?”.
Sebagai suatu arena, Musda Golkar Purwakarta ibarat arena perang simetris. Dua kekuatan saling berhadapan lengkap dengan amunisi gagasan dan logistik yang sama besarnya.
Kedua belah pihak yang akan bertarung memiliki tingkat kemungkinan menang dan kalah yang sama. Yakni, 50% berbanding 50%. Sebuah pertaruhan yang kaya gengsi dan kehormatan.
Akan tetapi, ada saja pihak yang ingin mengubah pola perang yang sekali jalan ini menjadi pola perang panjang. Gubahannya menjadi perang asimetris. Sebuah perang yang tidak jelas garis demarkasi batasnya, baik secara struktural maupun kultural.
Partai Golkar, pada semua tingkatan, sangat mirip-mirip dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sangat wajar, karena arsitek Partai Golkar modern saat dan pasca reformasi adalah Kanda Akbar Tandjung, seorang mantan Ketua Umum HMI.
Kemiripan itu terlihat melalui keharusan mengumpulkan surat dukungan. Untuk menjadi Ketua Umum Cabang HMI sebuah kabupaten/kota dibutuhkan surat dukungan komisariat. Sementara untuk menjadi Ketua DPD Golkar kabupaten/kota dibutuhkan surat dukungan Pimpinan Kecamatan.
Perang yang sebenarnya simetris dan dapat berlangsung secara singkat. Dua kontestan (andai pendaftarnya ada dua orang) cukup mengumpulkan surat dukungan sebanyak-banyaknya. Kemudian ditetapkan dalam forum Musda sebagai Ketua DPD Golkar Purwakarta selanjutnya.
Kenyataan Asimetris
Faktanya, perang itu kini menjadi asimetris. Banyak pihak yang secara struktural maupun kultural tidak memiliki kepentingan, malah terlibat secara aktif melakukan banyak gerakan.
Hemat saya, sedang ada ideologi yang “tergadai”, terutama jika fenomena ini dibiarkan. Orang boleh menyebutnya sebagai dinamika. Tetapi insting intelektual saya mengatakan ini sebagai momentum menuju kehancuran organisasi.
Pasalnya, jika ada pihak selain Partai Golkar Purwakarta yang terlibat atau sengaja dilibatkan, maka akan bersifat mengganggu stabilitas partai. Baik sebagai kontrol sosial lembaga politik maupun sebagai kawah candradimuka kepemimpinan di Purwakarta.
Belum lagi eskalasi psikologis terharap Pimpinan Kecamatan. Idealnya, surat dukungan dibuat dengan dasar kontemplasi dan kerelaan, bukan berdasarkan tekanan. Relakah sebuah hajatan harus dinikmati dalam tekanan bukan dalam kebahagiaan?
Relasi kuasa jabatan politik, relasi kuasa uang dan relasi kuasa jaringan hijau – coklat, kini berbalas tembakan amunisi dalam perang asimetris yang sedang terjadi. Semoga Golkar Purwakarta dapat melalui fenomena Musda dengan selamat sentosa.
Sukmatama
Penulis adalah Kader Golkar tinggal di Sudut Kampung.
Favoritkan
Tinggalkan Balasan